LBH Medan: Praktek Direktur PT ALN Diduga Modus Mafia Tanah

MEDAN | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengapresiasi kinerja Mabes Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang berhasil menangkap Direktur Utama PT. Agro Lintas Nusantara (PT.ALN) yang diduga melakukan tindakan pidana pemalsuan Akta Authentik dalam upaya merampas lahan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU).

KEPALA BARESKRIM“Keberhasilan Bareskrim Polri patut kita beri apresiasi. Ini bukti keseriusan Polri dalam mengungkap praktek-praktek modus mafia tanah dalam upaya menguasai lahan di wilayah Sumut,” kata Direktur LBH Medan, Surya Adinata, Minggu (6/12/2015), di Medan.

Namun alumnus Fakultas Hukum USU Itu miris dengan penegakan hukum jajaran kepolisian di Sumut yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mengapa demikian?

“Dalam kasus pengaduan Koperasi Pengembangan USU, kenapa harus sampai Mabes Polri turun tangan baru menemukan titik terang keadilan. Kemana semua aparat hukum kepolisian di tingkat Polsek, Polres hingga Polda di wilayah Sumut? Mengapa tidak ada tindak lanjut proses hukum pengaduan kekerasan, perusakan, intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang diadukan oleh Koperasi Pengembangan USU, sebelum akhirnya mengadu ke Mabes Bareskrim Polri. Apakah jajaran kepolisian di tingkat Polsek, Polres hingga Polda telah dikondisikan?,” tanya pria berkacamata ini.

Menurut Direktur LBH Medan, kasus hukum yang disangkakan pada Direktur PT Agro Lintas Nusantara (ALN) dengan tuduhan perampasan lahan milik Koperasi Pengembangan USU diharapkan penyelidikannya tidak berhenti. “Bareskrim Polri harus menelusuri dan mengembangkan penyelidikan terhadap Yosua Irawan Lau, karena kita duga dibalik kasus ini masih banyak aktor-aktor lain yang ‘bermain’ dalam perampasan lahan Koperasi Pengembangan USU yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) di Mahkama Agung,” ucap Surya didampingi Sekretaris Koperasi Pengembangan USU, Prof. dr Darwin Dalimunthe PhD.

Secara logika, lanjut Surya, Direktur Utama PT. ALN tidak mungkin bermain secara tunggal. Pasti dibelakangnya lagi ada aktor-aktor lain, seperti Notaris, Perangkat Desa, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) hingga Bupati Mandailing Natal (Madina), yang diduga terlibat. “Polri harus menyelidiki sejauh mana keterlibatan para pihak-pihak tersebut dalam upaya pemalsuan data authentik lahan milik Koperasi Pengembangan USU,” cetusnya seraya menambahkan, dengan ditahannya Direktur Utama PT. ALN Yosua Irawan Lau oleh Mabes Bareskrim Polri menunjukan kepada masyarakat bahwasanya keangkuhan dan kekuasaan bisa juga diruntuhkan.

Saat disinggung wartawan apakah praktek yang ditunjukan Direktur Utama PT.ALN ini merupakan pelaku mafia tanah/lahan di wilayah Sumut, Surya mengungkapkan, hal seperti ini adalah salah satu modus yang biasa dilakukan oleh mafia tanah. “Praktek seperti ini adalah praktek yang lazim dilakukan oleh para mafia tanah. Oleh karena itu seharusnya polisi jangan berhenti hanya pada kasus ini, perlu juga diselidiki juga areal-areal lain yang dikuasai perusahaan ini, jangan-jangan dalam mendapatkan arealnya juga diduga dilakukan dengan modus yang sama,” ucap Surya.
“kali ini terungkap karena PT ALN berhadapan dengan KP- USU yang merupakan lembaga yang berkaitan dengan dunia pendidikan , tapi bagaimana dengan masyarakat awam yang tidak memiliki kekuatan dan lemah,” jelasnya.

Direktur LBH Medan ini berharap, penyelidikan Polri tidak berhenti sampai kasus ini saja (Koperasi Pengembangan USU), melainkan mengembangkan penyelidikan terhadap unit-unit usaha PT. ALN di berbagai daerah lainnya yang diduga menyalahi aturan hukum.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Pengembangan USU, Prof Darwin Dalimunthe berharap, kasus ini segera berakhir dengan dikembalikannya IUP Koperasi Pengembangan USU sesuai putusan Mahkamah Agung.

Menurutnya, dengan ditahannya Direktur Utama PT ALN merupakan titik terang keadilan hukum bagi Koperasi Pengembangan USU, dan berharap Pemkab Madina juga segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung seseauai dengan asas pemerintahan yang baik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri, Menko Polhukam dan Gubernur Sumut, sudah menginstruksikan Bupati Madina melaksanakan putusan MA tentang pembatalan Surat Keputusan Bupati No. 525.25/417/K/2014 tanggal 22 Juni 2012 sebab telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Mendagri melalui surat No 180/5687/SJ tanggal 8 Oktober 2015 telah memerintahkan Bupati Madina untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian juga halnya Gubsu melalui surat No 180/9956/2015 tanggal 4 November 2015 dan Menko Polhukam melalui surat No. B2150 /Menko /Polhukam/HK.04.04.1/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Bupati Madina mengatakan, agar Bupati Madina melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebab tindakan Dahlan Hasan Nasution selaku Bupati Madina mengeluarkan surat keputusan No. 525/499/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang pencabutan SK. Bupati Madina No. 525.25/484/DISBUN/2004 tentang IUP KP-USUdapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *