Ombudsman: Pemerintah Bukan Dilayani Tapi Melayani

AEK KANOPAN | Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menggelar sosialisasi pelayanan publik di Desa Si Dua-dua, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Provinsi Sumut, Selasa (22/12/2015).

KEPALA BARESKRIMSosialisasi yang digelar di Aula Kantor Desa Si Dua-dua Jalan Utama Desa Si Dua-dua tersebut dihadiri puluhan tokoh masyarakat dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh pemuda serta unsur dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labura yang dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Labura, Drs M Zein Siregar MSi serta Komandan Rayon Militer (Danramil) yang diwakili personil Koramil Kualuh Selatan dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Kualuh Selatan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Labura.

Kepala Perwakilan ORI Sumut, Abyadi Siregar mengucapkan terimakasih kepada seluruh hadirin yang hadir dalam acara sosialisasi pelayanan publik tersebut. Ombudsman itu, kata Abyadi berdiri di Sumut sejak 2008.

“Tujuan sosialisai ini adalah untuk memperkenalkan Ombudsman sebagai lembaga negara, karena masih banyak masyarakat tidak mengetahui apa tugas pokok serta fungsi Ombudsman,” terang Abyadi.

Menurutnya, tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan aparatur pemerintahan yang hadir mengetahui hak dan tanggung jawabnya dalam setiap proses pelayanan publik. “Masyarakat punya hak dalam memperoleh pelayanan publik yang baik,” kata Abyadi Siregar yang didampingi Penjabat Bupati Labura, M Zein Siregar, Camat Kualu Selatan, Irwan Wijaya Pohan serta Asisten ORI Sumut, Dedi Irsan dan Tety Boru Silaen.

Sementara itu, Penjabat Bupati Labura mengatakan, kehadiran Ombudsman untuk bersosialisasi ke Desa Si Dua-dua ini merupakan suatu keberuntungan yang tak terhingga.

“Kedatangan Ombudsman di desa kita ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Karena, dalam lembaga negara, Ombudsman itu setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Zein.

Menurutnya, dari satu sisi, pemerintah itu ingin membangun dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, terkadang terjadi diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan aparatur pemerintah. “Di sinilah tugas Ombudsman untuk mengawasinya. Karena, esensi nawacita, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyrakat.” jelasnya.

Selain itu, Zein yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut ini mengatakan, kantornya pun pernah diperiksa ORI Sumut.

“Kantor saya pun pernah diperksa oleh Ombudsman, dari amburadul akhirnya menjadi lebih baik sehingga mendapat predikat zona hijau dan mendapat penghargaan kepatuhan pelayanan publik,” katanya.

Zein berharap, agar Labura tidak masuk zona merah dalam kepatuhan terhadap pelayanan publik, maka dari itu ia mengundang seluruh Kepala Desa se-Kualuh Selatan untuk menghadiri acara sosialisasi ini.

Penjabat Bupati Labura tersebut juga berharap sosialisasi ORI Sumut ini membawa manfaat bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Labura. “Sekarang paradigmanya sudah berubah, bukan masyarakat melayani pemerintah, akan tetapi pemerintah yang melayani masyarakat. Dengan adanya sosialisai ini, saya berharap, masyarakat memahami apa haknya dalam pelayanan publik,” tandasnya.

Untuk diketahui, ORI dilahirkan atas kerisauan bangsa terhadap perilaku buruk birokrasi dalam memberi pelayanan publik. Perilaku ingin dilayani, bukan melayani, penyalahgunaan wewenang dan mal administrasi merupakan ikhwal lahirnya Ombudsman Republik Indonesia. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *