Pejabat ‘Bermasalah’ harus Tiru Setya Novanto & Aceng Fikri

JAKARTA | Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berharap para pejabat yang terindikasi menyalahgunakan wewenang dapat meniru langkah Setya Novanto yang mundur sebagai Ketua DPR.

KEPALA BARESKRIM“Saat ini paling tidak tercatat ada tiga pejabat yang mau mundur dan legowo, seperti Bupati Garut Aceng Fikri yang sebenarnya tidak bisa diimpeacht hanya karena menikah siri karena hal itu tidak ada aturannya, Dirjen Pajak karena tidak sesuai target dan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia adalah mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR,” kata Siti di Jakarta, Sabtu (26/12/2015).

Beberapa pejabat yang dinilainya terindikasi menyalahgunakan wewenang, diantaranya sikap Jaksa Agung HM Prasetyo yang tidak mengusut pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella, serta bekas Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho.

“Juga sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kasus Pelindo II yang membela mantan Dirut Pelindo II dan diisukan ikut andil dalam penghentian kasus tersebut di Bareskrim Polri dengan memindahkan Kabareskrim saat itu Budi Waseso. Ini salah satu episode yang paling berat. Keduanya keras terhadap pihak lain, tapi jika menyangkut diri sendiri terus mencari alasan dan pembelaan,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Siti, dalam menyelidiki kasus Novanto, Prasetyo terlihat keras. Bahkan enggan memberikan bukti rekaman asli kasus Freeport ke MKD DPR.

“Sementara untuk kasus yang diarahkan pada dirinya dan Ketua Umum Partai NasDem dia, diam saja. Begitu juga dengan JK yang terhadap Setya Novanto mendorong keras pengusutan dan sidang MKD, namun ketika ipar dan keponakannya bertemu pemilik Freeport McMoran, James Moffet atau Jim Bob dia bela sebagai pertemuan biasa antar pengusaha,” tuturnya.

Siti meminta, para pejabat negara bisa konsisten dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga mereka bisa memiliki integritas dalam bekerja.

“Sekali lagi jangan kalau untuk orang lain, hukum dan etika harus ditegakkan, sementara untuk dirinya tidak berlaku. Di era sekarang ini kita memerlukan sosok teladan, karena keringnya telada bagi rakyat. Jangan orang yang sudah matang dan senior dalam politik dan pernah serta masih menduduki jabatan strategi di republik ini memberikan teladan yang tidak baik,” tandasnya. (inl/B1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *