Polda Sumut Gelar Kasus Penyerobotan Lahan Desa Medan Krio

MEDAN | Pihak Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sumut, Selasa (29/12/2015), menggelar perkara terkait kasus penyerobotan lahan secara paksa oleh terlapor PS cs.

KEPALA BARESKRIMKonflik yang terjadi di areal persawahan seluas 9 hektar (Ha), di Dusun 9 Bangun Mulia, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal Deliserdang, yang dikuasai 11 Kepala Keluarga (KK) sejak tahun 1956 ini, terjadi sekira tahun 2014 lalu.

Dimana, setelah warga mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun, PS (59), warga Jalan Pencawan, Kecamatan Medan Selayang, mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya. Puncaknya di tahun 2014, dengan menyewa sekelompok preman, dia melakukan penyerobotan lahan secara paksa dengan kekerasan.

“Dia (PS) menyewa sekitar 20 preman mengusir kami secara paksa. Mereka bawa pedang, celurit dan tombak datangi kami, cuma saya yang laki-laki, lainnya ibu-ibu. Lantaran ketakutan kami larilah,” ujar salah satu warga, Hendri Ponda Sembiring kepada wartawan di Mapolda, Selasa (29/12/2015).

Atas kejadian itu, dia bersama 10 warga lainnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Medan Sunggal dengan No: LP/991 K/V/2014/SU/RESTA MEDAN SUNGGAL tertanggal 6 Mei 2014, dengan terlapor PS. Akan tetapi, kata Ponda, laporan itu bak jalan di tempat.

“Sudah kami laporkan ke Polsek Sunggal, tapi gak ada prosesnya. Anggotanya si PS pernah ditangkap, tapi besoknya langsung dilepas,” katanya.

Kemudian dia bersama warga lainnya melaporkan kasus tersebut ke Mapoldasu, dengan No: STTLP/459/IV/2015/SPKT “I”, dengan terlapor PS. Kecuali itu, kesebelas warga tersebut juga melaporkan kasus itu kepada KontraS, untuk meminta pendampingan.

“Kasus ini sudah kita adukan sampai ke Mabes Polri, Kompolnas dan juga DPR RI ,” kata staf KontraS, Ronald Syafriasyah, yang turut mendampingi warga di Mapolda Sumut.

Bilang Ronald, setelah melakukan pendampingan kepada warga, akhirnya kasus tersebut di gelar perkara oleh Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum.

“Data berikut SK Bupati Deliserdang tahun 1973 turut kami lampirkan. Di situ juga ada PS yang mengklaim pemilik tanah tapi SK tahun 1968 yang ejaan hurufnya tidak EYD (ejaan yang disempurnakan),” imbuh Ronald.
Disebujtkan, sejak menguasai lahan pada tahun 2014, PS kemudian menyewakan persawahan itu kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. (jul/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *