Mahkamah Konstitusi Tolak 22 Perkara Sengketa Pilkada Serentak

JAKARTA | Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi pada (22/1/2016), menolak 22 perkara sengketa Pilkada serentak 2015.

KEPALA BARESKRIM“Iya, perkara-perkara itu tidak dapat diterima oleh Mahkamah,” kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, ketika dihubungi awak media, di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

MK beralasan, permohonan dari 22 perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Pilkada.

Dari 23 perkara yang disidangkan, hanya satu perkara sengketa Pilkada dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara yang dikabulkan permohonannya oleh MK.

“Putusan sela memerintahkan KPU Maluku Utara untuk melakukan hitung ulang perolehan suata untuk kecamatan Bacan,” ujar Fajar. (inl/B1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *