Shohibul Anshor: Penggunaan Atribut Mirip Militer Oleh OKP Perlu Dikaji

MEDAN | Dua kubu Organisasi Kepemudaan (OKP), yang sebelumnya bentrok di Jalan Thamrin Medan akhir pekan lalu, kini telah berucap damai di Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Medan, (2/2/2016).

KEPALA BARESKRIMMenanggapi hal tersebut, pakar sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar angkat bicara. Koordinator Umum ‘nBasis ini menawarkan solusi politik yang permanen.

“Penandatanganan kesepakatan atau apa pun namanya yang sejenis itu memang lazim dilakukan sebagai bagian dari langkah resolusi konflik. Karena itu kelihatan bahwa pihak kepolisian terkesan mendahulukan pertimbangan dan langkah politik ketimbang hukum,” kata Shohibul ketika ditemui di Kampus UMSU, Rabu (3/2/2016).

Tidak cukup sampai di situ, lanjut Shohibul, diperlukan langkah dan bahkan kebijakan yang luas. “Konflik kedua organisasi ini sudah sangat akut dan bersejarah. Hal sepele seperti pandang-pandangan saat berpapasan dapat memicu kejadian yang membawa korban,” katanyan

Kepolisian beserta semua pihak wajib mencari akar masalah. Tanpa masuk ke akar masalah, solusi yang dijalankan tidak menjamin apa pun. “Misalnya, tidakkah semua pihak merasa penting untuk memposisikan kedua organisasi ini berdasarkan ketentuan Undang-undang Kepemudaan No 40 tahun 2009 yang menegaskan batasan usia anggota?” tanya Shohibul.

Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini menjelaskan, dengan menggunakan seragam mirip militer OKP tentu merasa lebih hebat ketimbang orang lain, maka perlu dikaji soal penggunaan atribut mirip militer itu.

“Dalam kaitannya dengan eliminasi aspek-aspek psikologis dari kecenderungan performance organisasi, sangat diperlukan ketegasan apakah organisasi selain TNI boleh leluasa menggunakan atribut militer atau yang mirip atribut militer,” jelasnya.

Kandidat Doktor dari Universitas Airlangga Surabaya ini menegaskan, secara lokal pemerintah daerah wajib melakukan kajian kebijakan untuk menjawab faktor-faktor khas lokal yang melekat pada kecenderungan fenomena ajeg konflik di antara kedua organisasi.

“Pemerintah daerah wajib memikirkan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor pemicu berbagai macam deviasi sosial di samping penegakan supremasi hukum,” tegas Shohibul Anshor Siregar. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *