Getar: Jabatan Dirut PT Perkebunan Sumut Diduga Ilegal

MEDAN | Jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Sumut yang kini diamanahkan ke pria berinisial DN disebut-sebut ilegal.

KEPALA BARESKRIMhMengapa demikian? DN dikabarkan hingga sampai saat ini masih menjabat sebagai Dirut, tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pemilik perusahaan BUMD yakni Pemprov Sumutn

“Jabatan Dirut PT Perkebunan Sumut berakhir pada Mei 2015. Seharusnya Pemprov Sumut harus melakukan RUPS untuk memilih Dirut yang baru. Namun, RUPS tidak pernah dilakukan dan DN masih menduduki posisi Dirut,” kata Ketua Gerakan Transparansi Rakyat (Getar), Arif Tampubolon, Rabu (17/2/2016).

Dikatakan Arif, DN disebut-sebut tetap menjabat sebagai Dirut diduga dengan memberikan ‘ongkos’ yang fantastis. Ia mendapatkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Gubsu nonaktif Gatot Pujo Nugroho itu pada Mei 2015.

Ongkos jabatan itu tidak diterima langsung oleh Gatot, akan tetapi melalui orang-orang kepercayaannya. “Ada beberapa orang yang terlibat, dan ada anggota dewan (DPRD Sumut) yang tahu, mungkin dia (dewan) sudah dikondisikan,” akunya.

Untuk itu, Ketua Getar meminta kepada KPK untuk mengusut jabatan Dirut yang terindikasi adanya suap jabatan. “Ini harus segera diusut hingga tintas,” ungkapnya.

Jabatan Dirut PT Perkebunan Sumut yang diduga ilegal itu diperkuat dari pengakuan mantan Koordinator Komisi C DPRD Sumut, Parlinsyah Harahap.

Ia mangaku, tidak pernah mengetahui adanya RUPS PT Perkebunan untuk jabatan dirut diduduki kembali oleh Darwin Nasution. “Saat masih menjadi koordinator Komisi C, saya tidak pernah mendapat laporan atau informasi tentang RUPS PT Perkebunan. Coba tanya ke Komisi C, saya sekarang koordinator Komisi A,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Dirut PT Perkebunan Sumut, DN mengenai hal tersebut. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *