Menguak Kekisruhan Write Off Bank Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Ketua Koperasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumut, M Hasbi Simanjuntak MM mengaku, penyebab write off disebabkan kinerja Direksi Bank Sumut yang tidak mengaktualisasikan prinsip-prinsip GCG.

KEPALA BARESKRIM“Jika bekerja independen dan profesional, maka write off tidak akan terjadi,” kata Hasbi dalam dalam dialog bertema “Ada Apa Di balik Write Off Bank Sumut?” yang diadakan Koperasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumut, di Mie Ayam Jamur H Mahmud, Jalan Abdullah Lubis, Rabu (24/2/2016).

Dalam tata kelola manajemen, kata Hasbi, pengambilan keputusan Bank Sumut bersifat kolektif kolegial yang harus ditandatangani oleh direksi.

“Jadi, kami ingatkan hal ini demi keberlangsungan Bank Sumut ke depan,” ungkapnya.

Direktur Ekskutif Fitra, Rurita Ningrum mengaku, cukup terkejut dengan kisruh write off (hapus buku) Bank Sumut. Seharusnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti hal itu.

“Kita baru tahu tentang write off bank Sumut ini bukan dari BPK, tapi dari status facebooknya Bang Muhri (Muhri Fauzi Hafiz). BPK tidak lagi transparan tentang anggaran. Masyarakat tidak lagi dapat mengakses informasi tentang hasil pemeriksaan dan sebagainya,” jelas Ruri.

Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menjelaskan, Bank Sumut berbeda dengan bank swasta nasional lainnya. Hal ini karena Bank Sumut adalah Bank milik rakyat, bukan milik BUMN.

Keberadaan Bank Sumut berkaitan langsung dengan Pemprov dan perlu diawasi bersama-sama. “Yang menjadi persoalan bagaimana Bank Sumut bekerja profesional, akuntabel, punya kebijakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak percaya kepada Bank Sumut,” imbuh Muhri.

Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut Saryo menilai, prinsip kebijakan strategis, salah satunya menjaga potensi risiko reputasi, dan berlaku bagi semua bank. Jika resiko reputasi sudah dicederai, maka akan merusak kepercayaan publik dan berimbas pada kinerja perbankan.

“Masyarakat akan enggan menabung atau bertransaksi dengan bank yang resiko reputasinya rusak. Dengan tidak adanya transaksi maka bank akan merugi dan dapat tutup. Ini berlaku bagi bank apa saja,” kata Saryo.

Saryo juga menyesalkan penghapusan buku Bank Sumut ini menjadi sebuah kekisruhan publik. Karena, write off merupakan kebijakan biasa di dunia perbankan.Namun, hanya dihapus di necara, bukan menghilangkan hutang.

“Ya bank tetap harus menagih, bukan menghapuskan tunggakan atau segala macam. Hampir semua bank melakukan kebijakan write off ini,” akunya.

Kebijakan write off sangat berbeda dengan kebijakan hapus tagih atau
‘memutihkan’ piutang debitur karena ada sesuatu dan lain hal.

“Makanya, OJK sangat heran dengan ributnya masalah write off Bank Sumut. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana mekanisme pengambilan kebijakan write off bisa muncul ke publik. Jika selama prosesnya benar tidak ada masalah,” pungkasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *