ATM Laporkan Dugaan Korupsi Remigo Berutu ke Polda Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Taruna Membangun (ATM) Penegak Hukum meminta Kapolda Sumut untuk mengevaluasi kinerja aparat kepolisian, khususnya penyidik Tipidkor Polres Pakpak Bharat yang hingga saat ini tidak juga menuntaskan kasus yang sudah ditangani sejak 2 tahun yang lalu.

KEPALA BARESKRIMDemikian salah satu isi tuntutan massa yang berunjuk rasa di Mako Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, (2/3/2016).

Mereka risih karena para tersangka dan calon tersangka terkesan hanya dijadikan ‘ATM’ oleh penegak hukum.

Dalam orasinya, Iqbal memaparkan, sejumlah dugaan kasus korupsi di era kepemimpinan Bupati Remigo Yolanda Berutu yang hingga kini belum juga sampai ke pengadilan.

“Salah satunya, proyek fiktif pembangunan air bersih tahun 2013 berbiaya Rp 932 juta, yang sudah ditetapkan 4 tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PU, Ir Mahadi Simanjuntak, Dramendra Rajagukguk, David Karo Sekali dan Baktiar Solin,” tutur Iqbal.

“Juga proyek pengadaan solar cell atau lampu penerangan umum listrik tenaga surya berbiaya Rp 5,6 miliar tahun anggaran 2012, yang dikerjakan CV Mangun Coy,” teriaknya.

Kepada wartawan, Ichwan dan Iqbal, yang menjadi koordinator aksi mengatakan, bahwa mereka juga telah berunjukrasa di kantor Gubernur Sumut dan kantor Kejati Sumut.

“Penyidik Tipikor Polres Pakpak Bharat yang hingga saat ini sudah menangani sejumlah kasus korupsi sejak 2 tahun yang lalu, namun tak tuntas juga. Ada apa ini? Kan tanda tanya kita,” ujar Iqbal usai aksi.

Menurut mereka, harta Bupati Remigo Yolanda Berutu sudah bertambah sebesar Rp 100 miliar hanya dalam tempo 5 tahun atau hanya dalam 1 periode pemerintahan yang lalu, sementara ada proyek pembukaan jalan sepanjang 40 Km yang totalnya bernilai Rp 80iliar hingga kini tidak bisa dilalui kendaraan.

“Pembukaan jalan Lagan – Sibagindar, sepanjang 40 Km yang telah menghabiskan uang negara sebesar Rp 80 miliar, atau rata-rata per Kilometernya sudah menghabiskan dana sebesar Rp 2 miliar, namun sampai hari ini jalan tersebut belum juga bisa dilalui kenderaan,” terangnya.

Iqbal juga menyinggung proyek pekerasan jalan Sibagindar senilai Rp10 miliar dari APBD thn 2015.

“Yang mana bahan atau material sirtu kelas C yang digunakan tidak layak pakai, dan diambil dari lokasi setempat namun di kontrak harga satuan per meter kubiknya Rp.526.572,84. Ini harga yang sangat bombastis,” ungkapnya.

Usai menggelar aksinya, seorang utusan Polda Sumut, AKP S Siregar menemui massa pengunjukrasa. Perwira ini berjanji akan melaporkan hal itu ke Kapolda Sumut. (jul/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *