Ombudsman Temukan Sekolah Pemerintah Kutip ‘Uang Bangku’

MEDAN (bareskrim.com) | Dunia pendidikan di tanah air kembali tercoreng oleh kerakusan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

KEPALA BARESKRIMHal tersebut ditemukan Ombudsman Perwakilan Sumut di Sekolah Dasar (SD) Negeri Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang, yang melakukan pungutan yang disebut dengan ‘uang bangku’ senilai 65 ribu rupiah terhadap setiap peserta didik.

Sekolah milik pemerintah tersebut jelas telah melanggar ketentuan yang telah diatur pemerintah.

Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara (ORI Sumut) bersama Inspektorat Kabupaten Deliserdang menyambangi sekolah itu, Kamis (3/3/2016).

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, hal yang dilakukan pihaknya bersifat klarifikasi. “Kita hanya melakukan klarifikasi terkait temuan tersebut,” jelas Abyadi Siregar.

Nah, sambung Abyadi, ternyata hal tersebut memang terjadi di sekolah itu. Akan tetapi, pihak sekolah berjanji menghentikan pungutan itu. “Tadi kita bersama Inspektorat, Inspektur Jenpralin Purba telah bertemu dengan Kepala Sekolahnya, Armansyah Harahap. Beliau selaku Kepala Sekolah bejanji menghentikan pungutan tersebut,” terang Abyadi.

Sebelumnya, ORI Sumut juga melakukan klarifikasi terkait pungutan yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 di Jalan Agenda / Ayahanda, Medan.

Sama dengan di SD Negeri Bandar Setia Kabupaten Deliserdang itu, SMP Negeri 19 juga melakukan pungutan yang nilainya sangat fantastis.

Ironisnya, akibat pungutan tersebut, seorang sisiwi, Kairani Laia, yang orangtuanya hanya seorang penarik Becak Bermotor (Betor) memilih untuk berhenti besekolah lantaran malu tidak membayar pungutan tersebut.

Dalam klarifikasi ORI Sumut tersebut, Abyadi Siregar yang didampingi asisten ORI Sumut, Dedy Irsan serta Ricky Hutahaean dan Edward Silaban ditemui oleh Pembantu Kepala Sekolah (PKS) Bidang Kesiswaan, E Simamora sangat menyayangkan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah plat merah itu yang mengakibatkan seorang sisiwi memilih tidak bersekolah lantaran tidak punya uang dan malu ditagih terus oleh pihak sekolah.

Menurut Abyadi, pihaknya akan menyelidiki kasus ini untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Kota Medan yang tujuannya agar seluruh instansi pemerintah menaati peraturan yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *