Berikan Sanksi Kepala Sekolah yang Lakukan Pungli

MEDAN (bareskrim.com) | Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) meminta Walikota Medan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang melakukan pungutan terhadap siswa, serta mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pelarangan Pungutan Liar (Pungli) di sekolah.

KEPALA BARESKRIMHal itu menjadi saran yang disampaikan Ombudsman RI secara resmi kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin, di Kantor Walikota, Rabu (23/3/2016).

Tim Ombudsman dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar didampingi Asisten Dedy Irsan, Ricky Hutahaean, Edward Silaban dan Tety Silaen. Sedangkan Walikota didampingi Asisten I bidang Pemerintahan Ikhwan Habibi dan Inspektorat Farid Wajdi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyampaikan maksud kedatangan tim Ombudsman, yakni untuk menyerahkan saran terkait beberapa kasus yang mereka tangani. Di antaranya menyangkut pungutan uang buku dan seragam batik di SMP Negeri 19, yang mengakibatkan seorang siswinya berhenti sekolah.

Saran itu tertuang dalam surar No SRT-0002/0050.2016/III/2016 tentang Maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 19 Medan terkait penjualan seragam sekolah dan bahan ajar tahun ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 19 Medan.

Kemudian saran kedua tertuang dalam surat No SRT-0003/0052.2016/III/2016 tentang Maladministrasi Kelalaian atau Pengabaian Kewajiban Hukum yang dilakukan oleh Kepala Bagian Agama dan Pendidikan, Kepala Sub Bagian Agama dan staf bagian agama Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan terkait tidak dibayarkannya honor bilal jenazah dan penggali kubur di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan tahun 2015.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *