Ombudsman: Dinas Pendidikan Tak Transparan dalam Pengawasan UN

MEDAN (bareskrim.com) | Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menilai, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak memiliki komitmen serius dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan.

KEPALA BARESKRIM“Ini terindikasi dari tidak terbukanya dinas pendidikan dalam melaksanakan pengawasan Ujian Nasional (UN) tahun 2016,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, kepada awak media, Selasa (29/3/2016).

Menurutnya, tidak komitmennya Dinas Pendidikan dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik terlihat dari tidak dapatnya instansi tersebut diajak berkoordinasi dalam pengawasan pelaksanaan UN 2016.

Ini terbukti dari undangan yang dilayangkan Ombudsman melalui surat dengan No SR-0056/PW02/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang mengundang dinas pendidikan untuk hadir di Kantor Ombudsman Sumut pada 22 Maret 2016, instansi tersebut tidak hadir.

Padahal, pertemuan itu dimaksudkan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam pengawasan pelaksanaan UN di Sumut, khususnya di Kota Medan.

“Pertemuan ini menurut kita sangat penting karena rencananya kita ingin berkoordinasi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan UN. Tetapi dengan ketidakhadiran dinas pendidikan, ini menjadi indikasi tidak kooperatifnya disdik dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pelaksanan UN yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan,” kata Abyadi Siregar didampingi Asisten Ombudsman Sumut Dedy Irsan dan Edward Silaban, Hana Filia Ginting, Ricky Hutahaean dan Tety Silaen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *