Humas Polda: Penarikan Paksa Oleh Debt Collector Bisa Dipidanakan

MEDAN (bareskrim.com) | Aksi main tarik secara paksa dan disertai kekerasan yang kerap masih dilakukan para pelaku penagih utang (debt collector) dari pihak leasing terhadap nasabah/konsumen yang menunggak pembayaran semisal sepeda motor atau mobil, semakin merajalela.

KEPALA BARESKRIMTak tanggung-tanggung, bahkan para penagih utang itu melakukannya tak hanya di rumah yang bersangkutan tapi di tengah jalan pun jadi tanpa pandang bulu.

Namun, tindakan arogansi para penagih utang kini bisa dipidana dan masyarakat yang merasa menjadi korban bisa segera menghubungi pihak kepolisian.

Hal itu dipertegas Kabid Humas Polda Sumut melalui Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan menjawab wartawan saat diminta tanggapannya terkait maraknya aksi ‘main rampas’ para penagih utang tersebut.

Dikatakan MP Nainggolan, pastinya pihak kepolisian akan melakukan penindakan terhadap penagih utang tersebut, jika melakukan kekerasan atau praktik-praktik premanisme.

Satu tanggapan untuk “Humas Polda: Penarikan Paksa Oleh Debt Collector Bisa Dipidanakan

  • 7 April 2016 pada 1:00 PM
    Permalink

    Yg dilarang sama Permen 130 itu bukan penarikan paksa, tapi lebih kepada batas waktu pendaftaran sertifikat fidusia. Masalahnya, perusahaan/DC bermodalkan sertifikat fidusia (Hak eksekutorial) main tarik paksa kendaraan dgn cara preman.

    Harusnya Peraturan Kapolri No.8/2011 Tentang Pengamanan lebih tegas lagi, jangan bersifat pasif begitu. Alasannya, meski Perusahaan/DC punya hak eksekutorial, tapi pada pelaksanaannya WAJIB didampingi aparat, karena hampir semua konsumen pasti menolak kendaraannya ditarik.

    Kenapa WAJIB, karena potensi gesekan dan terjadinya pidana/kesewenang-wenangan/iintimidasi dsb, sangat tinggi terjadi saat proses eksekusi. Pengadilan saja saat eksekusi pasti minta pengamanan kalau ada penolakan dari pihak yg kalah. Apalagi konsumen yg pasti 100% nggak ada yang rela kendaraannya ditarik meski menunggak.

    Kenapa juga WAJIB, karena itu sejalan dengan tujuan Perkap No8/2001 adalah utk terlindunginya keselamatan dan keamanan kedua pihak (Finance dan konsumen) dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa.

    Kapolri tentu sudah tahu masalah DC dan eksekusi cara preman ini terjadi di seantero bumi Indonesia. Intinya, Perkap no.8/2011 harus diubah dan dipertegas lagi soal KEWAJIBAN pihak finance meminta pengamanan Polisi saat eksekusi. Bukan bersifat pasif, Polisi menunggu permohonan finance.

    Memang ini kelihatan urusan keperdataan, tapi unsur pidananya besar sekali. Lihat saja Pasal 18 UU Perlindungan konsumen.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *