Kisruh Seleksi KPID Sumut | Ombudsman Diminta Bertindak

MEDAN (bareskrim.com) | Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah serta menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan.

KEPALA BARESKRIMDemikian isi surat Fakhruddin Pohan tertanggal 11 Juni 2016 yang ditujukan kepada Drs Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sumatera Utara (Sumut) terkait pelaksanaan sanksi seputar kisruh pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumut.

Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Ketua PTUN Medan, Ketua Fraksi PAN, PKS, PKB DPRD Sumut di Medan dan Gubernur serta Kapolda Sumut Cq Wadir Krimsus Polda Sumut, juga disebutkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

“Bahwa sehubungan dengan persoalan pembentukan, penyusunan dan penetapan Tim Seleksi Calon Anggota KPID Sumatera Utara, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, telah menerbitkan surat Nomor KLA-0007/PW02/0005.2016/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan Surat Nomor : KLA-0058/PW02/0005.2016/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016,” terang Kocu dalam siaran persnya, Senin (13/6/2016).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *