Ombudsman Minta Gubernur Tak Lantik Komisioner KPID Sumut Terpilih

MEDAN (bareskrim.com) | Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta Gubernur untuk tidak menetapkan dan melantik calon terpilih anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) terpilih periode 2016-2019, hasil penetapan DPRD Provinsi tahun 2016.

KEPALA BARESKRIMHal itu tertuang dalam Saran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara No 0004/SAR/005.2016/VI/2016 yang disampaikan kepada Gubernur Sumut tanggal 1 Juli 2016.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar mengatakan, selain kepada gubernur, saran tersebut juga disampaikan kepada Pimpinan DPRD Sumatera Utara.

Kepada pimpinan dewan, Ombudsman meminta DPRD Sumut untuk membentuk Tim Seleksi Anggota KPID Sumut periode 2016-2019 yang baru, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam saran setebal tujuh halaman itu, diuraikan bahwa, berdasarkan laporan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut menemukan maladministrasi berupa Penyimpangan Prosedur dan Penundaan Berlarut dalam proses Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPID Sumut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *