Ratusan Massa HMI ‘Goyang’ Kantor DPRK Agara

KUTACANE (bareskrim.com) | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ‘menggoyang’ kantor DPRK Agara terkait masalah pelanggaran Qanun No 7 tahun 2010 Kabupaten Aceh Tenggara tentang pengaturan pemeliharaan hewan babi.

logo bareskrim, logo bareskrimcom, logo online bareskrim, bareskrimDalam aksi demonya, massa membawa poster dengan tulisan ‘Toleransi bukan berarti merajalela memelihara babi; Tegakan Syariat Islam dibumi Sepakat Segenap Kabupaten Aceh Tenggara’.

Koordinator aksi, Diki Zulkarnaen meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk segera menerbitkan perbub tentang larangan mendirikan monumen dan prasasti umat non muslim mengingat Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah Syariat Islam.

“Kami dari HMI Kutacane menyampaikan dan menegaskan kepada Pemerintah Agara demi terjaganya kerukunan antarumat beragama di Bumi Sepakat segenap dan penegakan Qanun Syariat Islam sesuai dengan peraturan daerah Propinsi Aceh nomor 5 tahun 2000 yang berlandasan Al Qurannul Karim dan Hadist. Pemerintah harus serius dalam melakukan pengawasan,” ucapnya.

Sedangkan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No 7 tahun 2010 tentang pengaturan pemelihara hewan babi pasal 4 ayat 1 pemelihara hewan babi dapat dilakukan dengan cara mempunyai dan menempatkan hewannya dalam kandang yang baik dan bersih tidak boleh dilepaskan, kandang tempat pemeliharaannya di tempat diluar perkampungan dan permukiman penduduk, limbahnya tidak boleh dibuang dan dialiri ke sungai atau parit, tidak boleh menimbulkan bau dan atau mencemari lingkungan.

Selain itu, massa HMI juga meminta kepada Pemerintah Agara untuk menertibkan dan menindak tegas kepada masyarakat atau badan usaha yang masih memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya karena dalam penyusuran masih banyak tempat atau warung yang menyediakan minuman keras (khamar) yang jelas melanggar pasal 6 ayat 1 Qanun Propinsi Aceh nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.

Maksud dan tujuan kami dalam melakukan aksi ini supaya pemerintah segera merespons, agar Kabupaten Agara menjadi lebih baik lagi dan masyarakat harus selalu mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ada. (ijal/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *