Menhub Diminta Desak Pemkab Nias Selesaikan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Binaka

MEDAN (bareskrim.com) | Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara meminta Menteri Perhubungan untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Nias, agar menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat yang ada di Bandara Binaka Kota Gunung Sitoli.

logo bareskrim, logo bareskrimcom, logo online bareskrim, bareskrim“Jika pembayaran tak juga diselesaikan, Ombudsman minta agar operasional Bandara tersebut dihentikan,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Abyadi Siregar dalam siaran persnya yang diterima, Selasa (22/11/2016).

Menurutnya, masih ada tanah milik warga di area bandara yang hingga kini belum dibayar. Warga bernama Marjan Polem (63) tersebut merupakan ahli waris dari M Zakir Polem.

Abyadi membeberkan, Marjan memiliki tiga surat akta jual beli (AJB) yang ada di areal bandara, yakni surat Nomor 57 tahun 1985 seluas 3.458 meter persegi, surat nomor 88 tahun 1985 seluas 4.205 meter persegi, dan surat nomor 58 tahun 1985 seluas 5.596 meter persegi. Namun yang sudah dibayar adalah akta jual beli nomor 58 tahun 1985 seluas 5.596 meter persegi.

Menurut Abyadi, sejak tahun 2007 Marjan Polem sudah menuntut haknya, namun tidak direspon oleh Pemkab Nias. Pembebasan lahan Bandara Binaka menjadi tanggungjawab Pemkab Nias karena saat itu belum dimekarkan.

“Dia sudah menyurati, meminta bertemu tapi tidak ada tanggapan sampai hari ini,” kata Abyadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *