Inilah Penyebab Investor ‘Ogah’ Tanam Modal Usaha di Medan

MEDAN (bareskrim.com) | Putusan dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2017 yang dikeluarkan Walikota Medan dan disetujui Gubernur Sumatera Utara (Sumut), bergulir ke meja hijau pengadilan.

logo bareskrim, logo bareskrimcom, logo online bareskrim, bareskrimAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewakili dunia usaha menggugat surat keputusan Gubernur Sumut No 188.44/26/KPTS/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Informasinya, laporan APINDO telah diterima PTUN Medan dengan nomor legalisir 168/2016/PTUN Medan, tertanggal 21 Desember 2016.

Dunia usaha menolak penetapan UMK Medan tahun 2017 sebesar Rp 2.528.815 atau naik 11,34% dari tahun lalu sebesar Rp 2.271.225, yang telah disahkan dan diteken Gubernur Sumut, karena dinilai telah mengkangkangi PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Kendati status UMK Medan tahun 2017 telah bersengketa hukum, namun demikian dunia usaha sepakat akan tetap membayarkan upah pekerja sesuai PP 78/2015 dengan kenaikan 8,25% per tanggal 1 Januari 2017.

Hal itu terungkap dalam pertemuan dunia usaha yang diwakili APINDO dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Sumut, membahas persoalan UMK Medan tahun 2017, Jumat (23/12/2016).

Menurut Ketua APINDO Sumut, Parlindungan Purba, persoalan UMK Medan tahun 2017 akan ‘dilaporkan’ ke Pusat melalui Mendagri dan Menakertrans. “Penetapan UMK Medan tahun 2017 yang disetujui Gubernur Sumut dinilai telah melanggar PP 78/2015, maka kita akan melaporkannya dengan menyurati Mendagri dan Menakertrans,” ucap Parlindungan Purba.

Sementara itu, Sekretaris APINDO Sumut, Laksamana Adiyaksa menambahkan, dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dalam berinvestasi di Kota Medan umumnya khususnya Sumut.

“Kenaikan UMK tahun 2017 telah mencederai kepercayaan dunia usaha dalam berinvestasi di Medan. Bagaimana investor yakin berinvestasi di Medan jika pemerintah daerah sendiri melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” cetusnya.

Fenomena seperti ini bakal akan berimbas dari tingkat kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan usahakan di Kota Medan yang merupakan barometer Provinsi Sumut dan juga salah satu daerah barometer secara nasional.

“Gugatan UMK Medan tahun 2017 ini telah sangat mencederai legalitas hukum di negara kita yang merupakan negara berlandasan hukum. Dalam gugatan ini, bukan berarti pengusaha tidak ingin membayarkan upahnya sesuai aturan. Dunia usaha siap menjalankan aturan pemerintah jika hal itu sesuai dengan putusan dan penetapannya sesuai peraturan dan perundang-undangan,” ungkapnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Daerah Sumut, Johan Brien membeberkan, gugatan ini tidak sertamerta masalah nilainya. “Di sini kita berbicara tidak mempermasalahkan nilainya, melainkan aturan legalitas penetapan UMK Medan tahun 2017. Dunia ingin meminta kepastian hukum dan kepercayaan dari pemerintah dalam berinvestasi,” jelasnya.

Roy, sapaan akrabnya, mengimbau dan meminta kepada seluruh pelaku usaha / perusahaan yang berada di Kota Medan, untuk tetap memberikan kenaikan upah dengan mengacu pada ketentuan PP No 78 tahun 2015 (sebesar 8,25%) atau Rp 2.271.255 + (Rp 2.271.255 x 8,25%) = Rp 2.458.633,54.

Ketua KSPSI Sumut, CP Nainggolan menyambut hangat sikap dunia usaha yang diwakili APINDO melakukan gugatan hukum terkait putusan UMK Medan tahun 2017. “Kita memberikan apresiasi atas gugatan itu, karena hal itu adalah hak dari APINDO untuk mendapatkan keadilan hukum,” katanya.

CP Nainggolan mengungkap, secara politisi mewakili pekerja/buruh, pihaknya menginginkan kenaikan upah yang semaksimal mungkin. Namun, hal itu harus sesuai dengan kesepakatan tripartid melibatkan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Sengketa hukum gugatan APINDO ke PTUN Medan, katanya, biarlah bergulir ke meja hijau. “Kita hargai upaya dunia usaha mencari keadilan hukum. Kita berharap dalam kesepatakan antara dunia usaha dan pekerja, UMK Medan tahun 2017 tetap dibayarkan dengan mengacu PP 78/2016, dengan catatan jika putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan tetap bahwa SK Gubernur sah, maka diminta pengusaha dapat membayar kekurangan atau selisih upah yang terjadi,” usulnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *