Belasan Lapas di Sumut Diperluas dengan Anggaran Rp 200 Miliar

MEDAN (bareskrim.com) | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Maroloan J Baringbing pada akhir tugasnya di Sumut mengatakan, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBNP tahun 2016 dimulai sejak Oktober hingga Desember 2016.

logo bareskrim, logo bareskrimcom, logo online bareskrim, bareskrim“Dalam pelaksanaannya, kami bekerjasama dengan BPKP Sumut serta bekerjasama dengan kejaksaaan tinggi dalam hal pengawasan dengan maksud tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan,” tegasnya.

Dilaporkannya, pembangunan 14 satuan kerja di jajaran Kanwil Hukum dan HAM diantaranya Lapas Klas 1 Medan, Lapas Khusus Anak Klas1 Medan, Lapas Klas II A Binjai, Lapas Klas IIA Pematang Siantar, Lapas Klas II A Tanjung Balai, Lapas Narkotika Klas II Langkat, Rutan Klas I Medan, Rutan Klas II B Labuhan Deli, Rutan Klas II B Tanjung Pura, Lapas Pemuda Langkat, Cabang Rutan Pulau Tello, Lapas Klas II B Padang Sidempuan, Balai Harta Peninggalan Medan rehab gedung kantor dan Kantor Imigrasi Klas I Polonia, pembangunan rumah dinas dan flat Imigrasi.

Lebih lanjut Maroloan berkata pembangunan tersebut diatas telah menghasilkan peningkatan pelayanan yang sangat signifikat, jumlah kapasitas. Hunian warga binaan permasyarakatan bertambah 3.100 orang yang semula 8.500 yang saat ini telah menjadi 11.600 orang.

Selain itu cabang rutan Gunung Sitoli di Kabupaten Nias Selatan telah dioperasi dengan maksimal. Telah terdapat fasilitas perumahan bagi petugas imigrasi yang bertugas di Bandara International Kuala Namu.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly mengatakan, maka daya tampung atau kapasitas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumut bertambah 3.100, yang semula 8.500 yang saat ini telah menjadi 11.600 orang.

Yasonna H Laoly menjelaskan, Sumut mendapat anggaran besar sekitar Rp200 miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan berbagai fasilitas tersebut. “Di tengah kementerian banyak mengalami pemotongan anggaran, kita mendapat bonus cukup besar untuk perbaikan lapas, rutan dan prasarana lainnya. Di sumut termasuk provinsi mendapat porsi cukup besar sekitar Rp200 M, karena di Sumut angka kejahatannya lebih tinggi dibanding daerah lain. Khususnya narkoba,” kata Yasonna. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *