Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang Tahun 2016 Terjadi Kelebihan Pembayaran

ACEH TAMIANG (bareskrim.com) | Pada tahun 2016, Sekretariat DPRK Aceh Tamiang melakukan pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang senilai Rp 2.381.500.000, dengan rincian Ketua DPRK Rp 94.050.000 untuk satu orang, Wakil Ketua DPRK Rp 180.100.000 (2 orang), Anggota DPRK Rp 2.107.350.000 (27 orang).

Terkait adanya laporan yang tersiar tentang adanya kelebihan pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tamiang, para wartawan menemui Drs Syuibun selaku Sekretaris DPRK untuk mempertanyakan perihal tersebut.

Di ruang kerjanya turut dihadirkan Derita SE dan Selamat Tajudin, bagian Keuangan, Sekretaris DPRK menyampaikan, untuk membayar tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRK mengacu pada peraturan Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tamiang nomor 37 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 10 tahun 2008, yaitu Ketua DPRK Rp 8.550.000, Wakil Ketua DPRK Rp 7.550.000 dan Anggota DPRK Rp 6.550.000.

“Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan aturan pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang nomor 13 tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016, yaitu ketua DPRK Rp 7.000.000, Wakil Ketua DPRK Rp 6.000.000, dan Anggota DPRK Rp 5.000.000,” jelasnya, kemarin.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga telah menetapkan aturan pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang nomor 38 tahun 2016 tertanggal 22 September 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 13 tahun 2016, yaitu Ketua DPRK Rp 7.500.000, Wakil Ketua DPRK Rp 7.000.000 dan Anggota DPRK Rp 6.000.000.

“Adanya peraturan yang bersamaan dan tidak tepat waktunya peraturan Bupati tersebut diberikan, maka terjadilah kelebihan dalam pembayaran sebesar Rp 220.000.000, dan telah dikembalikan senilai Rp 102.000.000, masih tersisa kekurangan yang harus disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp 118.000.000,” jelasnya.

“Saat ini pengembalian uang tersebut terus dicicil, hanya tinggal tersisa sekitar Rp 2.700.000 saja. Kami akan terus berupaya melakukan pengembalian uang tersebut ke kas Daerah,” tandasnya. (rangkuti/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *