Mengawal Kehidupan Pers yang Merdeka dan Bermartabat

MEDAN (bareskrim.com) | Untuk menjaga kemerdekaan pers, maka perlu ditunjang dengan keberadaan ahli pers yang nantinya bersama Dewan Pers mengawal kehidupan pers yang merdeka dan bermartabat.

Atas dasar hal tersebut, Dewan Pers menggelar pelatihan dan penyegaran ahli pers yang diikuti 16 peserta dari sejumlah Provinsi, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, pada 14-16 November 2017, di Grand Swiss-bell Hotel, Medan.

Dalam kegiatan pelatihan dan penyegaran ahli pers tersebut, peserta mendapatkan berbagai pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pers dan kiat menjadi seorang ahli pers. Selain itu peserta juga dilatih dengan metode simulasi praktik langsung dalam persidangan.

“Nantinya para ahli pers ini akan menjadi perpanjangan tangan Dewan Pers dalam menangani berbagai kasus sengketa pers, terutama yang sudah dalam tahap gelar perkara di pengadilan. Ahli pers akan memberikan pendapat sesuai dengan kompetensinya kepada aparat penegak hukum, untuk dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi Majelis Hakim dalam kasus yang berkaitan dengan delik pers,” kata Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo.

Dia mengatakan, banyaknya kasus pers terutama sengketa pemberitaan membuat Dewan Pers kewalahan menanganinya dengan jumlah anggota dan personil yang terbatas.

Untuk itulah diperlukan peran para ahli pers yang telah dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya, untuk dapat membantu Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus pers yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Mahkamah Agung, lanjutnya, juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 13 tahun 2008 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. SEMA tersebut menyatakan bahwa ‘dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya Majelis Hakim mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers’.

“Dewan Pers juga telah membuat MoU dengan Polri, bahwa kasus yang berkaitan dengan pers menjadi ranah Dewan Pers untuk menanganinya, sesuai dengan amanat UU Pers No. 40 tahun 1999. Saat ini ada tiga Provinsi dengan kasus sengketa pers terbanyak, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur,” ujar Stanley, panggilan akrabnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, selanjutnya peserta akan diberikan sertifikat sebagai ahli pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, dan akan mulai menangani berbagai kasus pers yang terjadi di daerahnya berdasarkan aduan yang masuk ke Dewan Pers. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *