Datok Penghulu Kampung Lubuk Damar ‘Buka Mulut’ Terkait Sengketa Lahan Perkebunan

ACEH TAMIANG (bareskrim.com) | Dari berbagai pemberitaan yang muncul, bahwa lahan seluas 380 hektar, awalnya berstatus sebagai kawasan hutan mangrove di Kampung Lubuk Damar Kecamatan Seruway disebutkan telah dikuasai oleh perusahaan perkebunan PT Sumber Asih (anak perusahaan PT Mopoli Raya) melalui koperasi yang diduga kuat sengaja direkayasa oleh para oknum petinggi perusahaan. Tersiar juga Datok Penghulu Kampung Lubuk Damar ikut terlibat dalam permasalahan tersebut.

Terkait hangatnya berbagai pemberitaan tersebut, awak media Berita Regulasi Sosial Kriminalitas (bareskrim.com) dan beberapa wartawan yang tergabung dalam organisasi AWDI mencoba melakukan konfirmasi dengan Muhammad Nurdin Datok Penghulu (Kepala Desa) Kampung Lubuk Damar.

Datok Nurdin menyampaikan, awalnya pada tahun 1995 sampai dengan 1996 PT Mopoli Raya membeli tanah masyarakat di Kampung Lubuk Damar seluas 380 Ha sebagai perluasan perusahaan perkebunan, (8/12/2017).

Menurut Nurdin, sebelumnya tanah itu berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan status tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi. Tersiar kabar berita perusahaan tersebut izin HGU-nya akan mati pada 31 Desember 2019, tentunya perusahaan akan melanjutkan perpanjangan HGU dengan proses mengajukan permohonan syarat – syarat untuk perpanjangan yang dilakukan dua bulan sebelum mati masa izin berlaku, dan sekitar empat bulan yang lalu perusahaan mulai mengajukan proses perpanjangan HGU, termasuk juga memasukan areal yang telah dibeli dari masyarakat seluas 380 Ha tersebut, namun pihak BPN Provinsi Aceh menolak seluas 380 Ha untuk masuk kedalam HGU karena masuk dalam kawasan hutan produksi.

“Masyarakat mendengar berita penolakan BPN akan permohonan perluasan HGU tersebut, bersebarlah berita ke masyarakat kampung Lubuk Damar, seolah-olah anggapan masyarakat dengan ditolaknya oleh BPN tanah tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Daerah (Pemda) dengan asumsi berarti milik masyarakat pula, sehingga sekarang ini dijarah habis – habisan, bahkan hampir tidak terkendali,” bebernya.

Dengan kejadian tersebut, lanjutnya, pihak perusahaan melalui Hanfiah, yang sekarang ini menetap di Malaysia, menghubungi dan mengajak bertemu di Hotel Danau Toba Medan, sekitar bulan Desember 2016, untuk membahas dan mencari solusi permasalahan tersebut.

Masih menurut Tok Nurdin, hasil dari pembahasan disepakati sebuah solusi agar ada kontribusi kepada masyarakat, yang intinya meskipun tanah itu dulunya sudah dibeli oleh perusahaan, namun tanah tersebut akan dibuatkan kembali surat atas nama masyarakat.

Dengan ketentuan areal tersebut tetap dikelola oleh anak perusahaan PT Mopoli Raya atasnama Koperasi Asoe Naggroe dengan pembagian perbulannya, koperasi membayar Rp 500.000/hektarnya.

“Terjadi negosiasi lagi, meminta atas nama perorangan, nantinya agar setiap bulannya ditambah dengan kontribusi Rp 100.000 lagi perhektar dan dibayar perbulan, terjadilah perbedaan pendapat, tetapi dalam hal ini pun perusahaan masih menyanggupi permintaan dari masyarakat hanya Rp 50.000, sehingga lahirlah kesepakatan baru bahwa tanah ini akan dibayar sewa Rp 550.000/bulan untuk setiap hektarnya.

“Selaku Kepala Desa, saya langsung memanggil dan meminta masyarakat untuk berkumpul dengan membawa fotocopy KTP, tapi hanya ada sekitar 60 orang masyarakat Kampung Lubuk Damar yang hadir, sehingga akhirnya terkumpul hampir 200 lembar fotocopy KTP,” ungkap Nurdin.

Nurdin juga menambahkan, meskipun demikian masyarakat belum juga dapat dikendalikan, mereka terus menjarah kebun dan pastinya pihak perusahaan keberatan dan kembali memanggil saya melalui Ir Ridwan, Manager Koperasi Asoe Naggroe.

Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan mengambil keputusan membatalkan perjanjian yang akan membuat surat atas nama masyarakat, dengan alasan kalau dibuat surat tersebut tidak cukup modal, karena bisa mecapai ratusan juta rupiah, 400 Ha X Rp 5 juta, sehingga mencapai Rp 200 juta dan ditambah lagi perbayaran perbulannya.

Menurut Nurdin, kalau kondisi sekarang ini belum aman dari jarahan masyarakat, dari mana uang untuk membayar itu semua. “Jadi, pak Datok tolong amankan dulu kebun itu, bagaimana caranya agar jangan dijarah lagi,” jelas Nurdin meniru kembali ucapan Ir Ridwan.

Nurdin juga mengakui bahwa ada anggaran sekitar Rp 9.000.000 untuk cari 4 orang sebagai satpam pengamanan, sehingga dari awal bulan Mei 2017 setiap bulannya uang Rp9.000.000 tersebut masuk ke rekening saya untuk membayar gaji satpam pengamanan.

“Alhamdulillah kondisi menjadi aman dari penjarahan, namun belakangan terakhir ini bahwa uang tersebut diisukan untuk masyarakat sehingga saya dituduh menggelapkannya,” tandas Tok Nurdin. (wdm/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *