Pesan Kapolri dalam Vidcon dengan Kapolda dan Ombudsman Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw bersama ombudsman RI melaksanakan vidcon (video conference) dengan Kapolri Jendral Tito Karnavian terkait hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI, di lantai 4 (ruang vidcon) Mapolda Sumut, Rabu (3/1/2018).

Kegiatan dihadiri langsung oleh kepala Ombusmand RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar SSos, Koordinator Bidang Pengawasan, Dedy Irsan SH dan Tim Penegakkan Hukum, Dearma Sinaga SH MH. Sedangkan dari Poldasu juga dihadiri langsung oleh Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda Sumut dan Kapolres/Tabes Jajaran Polda Sumut.

Dalam arahannya melalui vidcon, Kapolri mengatakan bahwa penilaian hasil survei sebagai bahan evaluasi internal Polri, sehingga dapat memotivasi jajaran Polri dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan.

“Terimakasih kepada personel Polri sehingga ops lilin dan berbagai kegiatan Polri dapat berjalan dengan baik. Dari hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mencapai angka 70% (76% politik dan keamanan, 61% penegakkan hukum, 55% ekonomi, 72% kesejahteraan sosial),” katanya.

Polri mendapat peringkat ke-3 (70,2 %) sebagai lembaga dengan citra terbaik. “Anggota Polri dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi harus mempunyai keinginan dalam hal memperbaiki citra Polri/public trust terhadap Polri,” ujarnya.

Kapolri juga mengingatkan bahwa sesuai program Promoter Polri telah melakukan 3 program yakni peningkatan kinerja meliputi peningkatan pelayanan public, profesional penegakkan hukum dan mantapkan harkamtibmas. Program kedua yakni perbaikan kultur yang meliputi minimalisasi perilaku, hilangkan arogansi kekuasaan dan hilangkan tindakan kekerasan. Sedangkan program yang terakhir terkait manajemen media baik itu media conventional dan media sosial.

Kapolri juga menginginkan terciptanya iklim kompetitif antardaerah terkait inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.

Sementara Kepala Ombudsman RI mengatakan, pemerintah telah membentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wujud meningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik.

“UU No 37 tahun 2008, Ombudsman dibentuk dengan fungsi pengawasan terhadap seluruh instansi pemerintah, dan pelayanan laporan masyarakat terkait kinerja instansi pemerintahan. Ombudsman telah melakukan 3 poin kegiatan utama seperti menindaklanjuti laporan masyarakat, investigasi dan survei terhadap kinerja seluruh instansi pemerintah. Survei yang dilakukan Ombudsman terhadap Polres-Polres khususnya di bagian pelayanan SIM dan SKCK. Selanjutnya Ombudsman akan melakukan survei terhadap pelayanan publik di bagian SPKT. Dan hasil survei tersebut agar dapat dijadikan sebagai wujud bahan evaluasi Polri dalam meningkatkan citra Polri di masyarakat,” sebutnya.

Menanggapi pernyataan Ombudsman, Kapolri menekankan agar dalam meningkatkan kinerja, Polri akan lakukan survei dan perbaikan citra Polri di masyarakat.

“Tetap jaga hubungan baik dengan instansi lain, khususnya TNI. Prioritas Polres atau daerah yang rawan korupsi, lakukan pendektesian titik masalah dan pembenahan dalam kegiatan operasional Polres tersebut. Tingkatkan kegiatan saber pungli dan lakukan penindakan terhadap temuan kasus di lapangan. Dalam waktu dekat, kita akan bentuk satgas money politik dalam menghadapi kegiatan Pilkada serentak,” pungkasnya.

Mendapat arahan dari Kapolri, Kapoldasu langsung memberikan arahan kepada pejabat utama Poldasu dan Kapolrestabes, melalui vidcon Irjen Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa Tahun 2018 sebagai tahun politik, pihaknya telah melakukan koordinasi dalam merencanakan kegiatan pengamanan Pemilukada 2018 selain itu akan melakukan evaluasi kegiatan Ops Lilin Toba 2017.

“Para Kasat Intel agar memberikan perkiraan intelejen yang tajam kepada Kapolres, sehingga dapat diantisipasi setiap kerawanan. Pos pengamanan bukan sebagai tempat berkumpul anggota, tetapi tempat melayani masyarakat. Pengecekan kesiapan personel dan sarpras harus sering dilakukan. Irwasda, Dir Sabhara, dan Dir Lantas agar segera lakukan Anev terkait Ops Lilin Toba 2017. Atensi dari Ombudsman RI terkait survei yang akan dilaksanakan di Polres-Polres agar menjadi atensi utama kita. Tingkatkan pelayanan publik, terutama SIM dan SKCK. Permasalahan infrastruktur Samsat Polres Pematangsiantar, agar segera dicarikan solusinya. Dir Lantas agar segera meninjau Samsat Polres Pematangsiantar, koordinasikan terkait rencana pinjam pakai lahan Pemkab Simalungun. Optimalkan Tim Saber Pungli di tiap daerah,” ujarnya. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *