Polri: Teknologi Digital Mampu Buat Konflik Perpecahan

MEDAN (bareskrim.com) | Untuk menyamakan pemahaman demi meningkatkan keterampilan anggota Polri dalam melaksanakan tindakan diskresi di lapangan secara cepat dan tepat, Tim Lemdiklat Mabes Polri menggelar Sosialisasi Diskresi dengan 8 Polda di Sumatera di Aula Catur Prasetya Lantai 4 Mapoldasu, Senin (5/2/2018).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Karo Kurikulum Lemdiklat Polri, Brigjen Hengkie Kaluara, selaku Ketua Tim Sosialisasi, Brigjen (Purn) Drs Untung Laksono MSi, Kombes Budi Haryanto SIK MH, Kombes Drs H Irianto SH, AKBP Samsidar Lubis dan Ipda Ahmad Sholikin SH.

Sedangkan dari Polda Sumut kegiatan ini langsung dihadiri oleh Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Irwasda Polda Sumut, pejabat utama Polda Sumut, Kapolres/tabes jajaran Polda Sumut, dan para Kasat Binmas jajaran Polda Sumut.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Karo SDM, Kabid Propam, Kepala SPN dan perwakilan Kapolres dari Polda Aceh, Polda Sumbar, Polda Riau, Polda Kepri, Polda Sumsel, Polda Jambi dan Polda Bengkulu.

Kapolda Sumut mengucapkan selamat datang kepada Tim dari Mabes Polri dan peserta Sosialisasi di Polda Sumut. Menurutnya, Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang telah diberikan kewenangan yang besar, sehingga harus digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik dan pelayanan prima.

“Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Polri, adalah diskresi kepolisian, yang pada dasarnya merupakan kewenangan yang bersumber pada asas kewajiban umum, yaitu memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka menjaga dan memelihara kamtibmas,” ujarnya.

Lanjut Kapolda, bahwa diskresi polisi itu ada dan jangan ragu dalam bertindak karena kita mempunyai diskresi Kepolisian. “Seorang pejabat polisi, dapat menerapkan diskresi Kepolisian dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari, tetapi diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (selective enforcement), yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak,” katanya.

Dalam penggunaan kewenangan diskresi kepolisian di lapangan, tentunya akan sangat rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, apabila tidak dibarengi dengan pemahaman moral, etika dan rambu-rambu hukum yang pada akhirnya dapat merusak citra Polri dan menurunkan tingkat kepercayaan publik, serta dicabutnya kewenangan Polri oleh negara.

“Melalui sosialisasi, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan kewenangan diskresi kepolisian,” ujar Kapoldasu.

Sementara Kalemdiklat Polri yang diwakili Karo Kurikulum Lemdiklat Polri menyampaikan bahwa Polri sebagai pemelihara kamtibmas, maupun pembinaan masyarakat, Polri juga berwenang melakukan diskresi dengan hal-hal yang layak secara cepat dan tepat, sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No 2/2002 tentang Polri, yaitu untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Lanjutnya, tantangan Polri kedepan adalah menghadapi situasi yang sangat rentan dan rawan konflik, dan masyarakat berharap kualitas kinerja Polri menjadi baik sebagai aparatur negara.

Teknologi digital di dunia maya sudah mempengaruhi di dunia nyata yang mampu membuat konflik atau perpecahan tertentu, sehingga kehadiran Polri harus mampu memelihara dan mengawal masyarakat. Polri memperlukan bantuan oleh stake holder seperti TNI untuk kegiatan yang membutuhkan banyak personel seperti Pam Pilkada serentak 2018.

“Atensi Kapolri ada 3 hal yang sangat rawan di lingkungan masyarakat antara lain; konflik sosial, terorisme dan narkoba, karena akan membawa dampak yang buruk dalam keamanan. Pada tugas di lapangan, Polri sering dihadapkan dengan hal-hal yang genting dan mengharuskan personel Polri untuk mengambil langkah-langkah sendiri ataupun diskresi Kepolisian, karena itu kami akan memberikan arahan kepada para personel Polri agar mengerti penggunaan diskresi Polri. Masih kurangnya kemampuan personel Polri di lapangan dalam mengambil keputusan ataupun diskresi, karena salah mengambil keputusan yang berdampak buruk kepada diri sendiri ataupun orang lain. Agar peserta mampu menerapkan diskresi ini dengan baik, khususnya bagi personel yang berada di lapangan sesuai dengan fungsinya masing-masing,” ujarnya. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *