Polda Sumut Siap Antisipasi Gejolak Konflik Pilkada

MEDAN (bareskrim.com) | Mengatasi potensi munculnya konflik para pendukung pasangan calon (paslon) berkaitan hasil rapat pleno komisi pemilihan umum (KPU) tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, (12/2/2018), Polda Sumut menyiapkan antisipasi berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas melalui Ops Mantab Praja 2018.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting, Selasa (13/2/2018) menjelaskan, berbagai kemungkinan mengenai potensi munculnya konflik para pendukung paslon atas keputusan KPU tersebut telah diantisipasi melalui kegiatan-kegiatan baik preemtif, preventif dan penegakan hukum yang dilakukan personel Polda Sumut dalam operasi Mantap Praja 2018.

“Itu sudah diantisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan personel Polda Sumut yang tergabung dalam operasi Mantap Praja 2018 menyangkut pengamanan pilkada. Baik dalam giat preemtif, giat preventif, dan giat penegakan hukum,” kata Rina.

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw menyampaikan, meskipun ada paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena legalisasi ijazah SMA tidak didaftarkan, sesuai keterangan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Penetapan Pasangan Calon Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut oleh KPUD Sumut tersebut, situasi dan kondisi kamtibmas sampai saat ini masih aman dan terkendali.

Paulus menyatakan, Polda Sumut akan tetap mengawal seluruh kegiatan dalam setiap tahap proses pilkada yang berlangsung agar situasi kamtibmas tetap kondusif dan berjalan dengan aman dan damai.

Menurutnya, Polda Sumut telah siap dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2018 dengan menyiapkan 1.167 Personel untuk melaksanakan pengamanan. “Situasi kamtibmas, sampai saat ini masih aman dan terkendalikan, walapun ada paslon yang TMS, Polda Sumut akan tetap mengawal seluruh kegiatan, agar situasi kamtibmas tetap kondusif dan berjalan dengan aman dan damai. Kita juga sudah mengantisipasi seluruh kegiatan baik di jalur lalulintas dan tempat yang dianggap rawan terjadi konflik terkait Pilkada Sumut,” tegasnya. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *