Kejam!!! LAPK Sebut Rakyat Dipaksa Gunakan BBM Non Subsidi

MEDAN (bareskrim.com) | Kenaikan harga BBM khususnya Pertalite menunjukkan pemerintah sangat tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

Pemerintah dinilai sangat tidak fair dalam melakukan kebijakan kenaikan harga BBM yang terkesan hanya mengejar keuntungan Pertamina sebagai sebagai operator saja, tanpa melakukan kajian sosiologis yang memastikan apakah kebijakan kenaikan harga BBM tepat dilakukan saat ini.

Menurut Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar, kenaikan harga BBM terus dilakukan dalam periode yang cukup dekat tetapi kemudian pasokan BBM subsidi sengaja dibuat langka.

“Betapa tidak, dinilai sangat kejam menerapkan kebijakan harga BBM. Rakyat dipaksa untuk menggunakan BBM non-subsidi dengan harga yang secara periodik terus dinaikkan, tetapi tidak pernah mengalami penurunan harga di saat harga minyak dunia turun,” cetusnya dalam pesan elektroniknya.

Fakta yang sangat miris terjadi 2 tahun terakhir, kebijakan Pemerintah dalam menerapkan harga BBM sangat tidak terbuka dan tidak berjiwa besar. Bagaimana tidak, harga BBM subsidi jenis Premium sengaja dibuat langka, sementara jenis BBM non-subsidi, seperti Pertalite dan Pertamax karena tidak mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam menaikkan atau menurunkan harga sengaja disediakan pasokannya mencukupi bahkan di beberapa SPBU diperbanyak pompanya menggantikan pompa premium.

Harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan lebih baik pada pemerintah terbukti sia-sia. Pemerintah justru menaikkan harga BBM tanpa empati, tidak memperhatikan masyarakat dan daya beli konsumen.

Alasannya, kenaikan harga BBM dilakukan saat ada terjadi di saat daya beli masyarakat turun, serta lonjakan harga bahan pangan seperti beras, sembako dan kenaikan lain, diantaranya tarif tol, tiket kereta api serta agresif mengenakan berbagai pajak kepada konsumen.

Pemerintah dinilai menjadikan harga minyak mentah dunia sebagai alasan menaikkan harga BBM hanya kamuflase saja. Kenaikan harga BBM dituding karena faktor nilai rupiah yang ambruk hingga ke level 13.000 per dolar AS.

Pemerintah belum transparan, jika subsidi energi dicabut. Apa kompensasi atas pencabutan subsidi BBM? Dialokasikan kemana? Untuk apa? Buktikan dengan kebijakan konkret dan terukur. Dikhawatirkan kenaikan harga BBM cuma untuk membayar selisih kurs karena pelemahan kurs rupiah. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *