SMBB: Segera Bentuk Badan Perlindungan Guru di Batubara

BATUBARA (bareskrim.com) | Kasus yang menimpa Muhammad Faisal selaku guru di salah satu sekolah Kabupaten Batu Bara mengundang kecaman oleh Suara Mahasiswa Batu Bara (SMBB).

Pasalnya, perbuatan yang dilakukan guru tersebut dianggap melanggar HAM oleh pihak orangtua siswa. Padahal, guru tersebut (Faisal) hanya memberikan hukuman kepada siswa dengan pelan memukul bagian kali siswa.

Tentu saja, menurut pendapat Ketua SMBB, Syahnan Afriansyah, tindakan yang dilakukan guru itu adalah hal yang wajar dan lazim terjadi didalam proses pendidikan.

“Apa yang dilakukan guru tersebut masih sebatas kewajaran. Sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin,” tuturnya dalam pesan elektroniknya.

Lebih lanjut dikatakan Syahnan, perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 tahun 2008. “Yang mana dijelaskan dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada,” jelasnya.

Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut guna membuat siswa itu lebih baik.

“Oleh karenanya, orangtua juga harus paham dan mengerti tugas seorang guru yang professional yang sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan,” cetusnya.

Menanggapi hal ini, SMBB memberikan solusi kepada pemerintah untuk membentuk Badan Perlindungan Guru di Kabupaten Batubara. “Kami meminta kepada seluruh calon Bupati dan calon Wakil Bupati Batubara serta Pjs Bupati dan Kadis Pendidikan khususnya untuk segera membentuk Badan Perlindungan Guru. Karena sepenuhnya pendidikan adalah bagian dari job description Dinas Pendidikan, maka masyarakat Batubara menilai dengan kejadian ini dinas pendidikan bertanggungjawab atas kriminalisasi yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan harus cerdas dan bijak mengambil keputusan demi tercapainya cita-cita bangsa melalui pendidikan,” tandasnya. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *