Polda Sumut Tangkap Tangan Plt Kabid Pelayanan Perijinan Padangsidimpuan

MEDAN (bareskrim.com) | Tim saber pungli Polda Sumut dipimpin AKBP Doni Satria Sembiring SH SIK MSi menggeledah kantor Dinas Perijinan Pemko Padangsidimpuan.

Hasilnya Armen Parlindungan Harahap Plt Kabid Pelayanan Perijinan terpaksa diboyong ke Mapolda Sumut, karena terbukti melakukan pemerasan, (10/4/2018).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting kepada wartawan, Rabu (11/4/2018), membenarkan, tim saber pungli Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Perijinan Pemko Padangsidimpuan dan mengamankan satu orang pelaku.

“Pada tanggal 10 April 2018 telah melakukan penangkapan terhadap saksi pemberi atas nama Berlian Br Lubis (wanita) pekerjaan Direktris CV Tapian Nauli setelah dilakukan pengembangan kepada saksi, maka diduga tersangka yang menerima uang adalah Armen Parlindungan Harahap selaku Plt.Kabid Pelayanan Dinas Perijinan Pemko Padangsidimpuan,” ujar Rina.

Dari laci Armen Parlindungan Harahap ditemukan uang tunai sebesar Rp 15 juta, diduga uang hasil pemerasan yang dilakukannya kepada saksi dalam hal pengurusan ijin pendirian usaha dari CV.Tapian Nauli, dimana dokumen perijinan sudah diserahkan namun pelaku meminta awalnya sejumlah uang Rp 53 juta.

“Penyerahan uangnya dicicil, pertama diberikan 15 juta dan diserahkan Selasa 10 April 2018, kemudian sisanya Rp 38 juta akan di serahkan Minggu depan apabila proses perijinannya sudah selesai,” kata Rina.

Adapun barang bukti yang disita yakni uang tunai Rp15 juta, dokumen berkaitan dengan perijinan (dilakukan penyitaan), 2 unit HP dan1 lembar kwintasi penyerahan uang.

“Rencana tindak lanjutnya pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi saksi kepada Pegawai Dinas Perijinan yakni Suhemi Rangkuti (37), M.Zaini Lubis (46) dan Johanes Gultom (43). Saat ini pihak Kepolisian telah melakukan police line ruang kerja yang diduga tersangka dan ruang Kepala Dinas Perijinan. Terduga tersangka dan saksi juga sudah dibawa untuk ditindaklanjuti penanganan perkaranya di Polda, dan rencananya akan digelar perkara dengan Wassidik untuk penentuan status perkara apakah layak naik sidik apa tidak,” ujar Rina. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *