BKKBN: Isu Kependudukan harus Diangkat di Pilkada Serentak 2018

MEDAN (bareskrim.com) | Bertempat di Le Polonia Hotel Medan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menggelar Workshop Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Aspek ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di 171 daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam momentum Pilkada Serentak 2018.

Kegiatan yang berlangsung di convention hall Le Polonia Hotel Medan ini resmi dibuka sejak kemarin, Senin (21/5/2018) dan akan berakhir Jumat (25/5/2018). Hadir dalam pembukaan workshop ini Gubernur Sumut yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan dan Kepala BKKBN yang diwakili; Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) sekaligus Plt Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan BKKBN, Dr Ir Dwi Listya Wardhani MSc DIPCom dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Temazaro Zega.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil keputusan dan pemangku kepentingan terhadap Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui penyusunan dan pemanfaatan (GDPK).

Dwi Listya mengatakan, yang menjadi penting dalam pelatihan workshop penyusunan dan pemanfaatan GPDK yang paling dekat adalah memunculkan isu kependudukan dalam debat Pilkada Sumut yang tinggal satu kali lagi.

“Dalam tahun ini, ada Pilkada Serentak di 171 daerah tujuan dilakukannya pelatihan ini untuk mengadvokasi komponen-komponen kami di daerah, agar bahwa nanti pada penyusunan RPJMD kepala daerah yang baru sudah memasukkan parameter atau indikator yang berkaitan dengan program kependudukan dan keluarga berencana,” ujar Dwi.

Pada dasarnya, GDPK berlaku 20 tahun dan tinggal dimasukkan ke dalam RPJMD yang berlaku lima tahunan. Dari komponen GPDK itu akan dimasukkan ke RPJMD pemerintah.

“Nah itu kan sifat tidak otomatis kalau tidak kita (BKKBN) dampingi. Jadi ini sebetulnya pelatihan pendampingan dan pengawalan bagaimana komponen yang terlibat terutama unsur perencanaan daerah, legislatif untuk sama-sama pengawal agar parameter itu masuk dan programnya akan masuk dan ada dananya tiap satu periode masa pemerintahan,” ujarnya.

Untuk itu, BKKBN akan memunculkannya masalah isu kependudukan ke dalam setiap debat kandidat Pilkada Serentak di 171 daerah.

“Karena debat itu adalah sebuah janji dan kita akan memunculkan isu ini. Jadi setiap calon harus memiliki wawasan pemikiran tentang Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Dan untuk saat ini BKKBN sudah bekerjasama dengan KPU, agar memunculkan isu masalah kependudukan,” katanya.

Sehingga dia berharap, dengan munculnya isu keluarga berencana dalam debat Pilkada Serentak di 171 daerah, nantinya komponen-komponen di daerah akan mengawal program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Karena kepala daerah itu kan berganti lima tahun sekali dalam satu periode, kita sebagai pelaksananya akan terus mengawal agar program KKBPK ini akan terus dimasukkan dalam RPJMD daerah, intinya pembekalan itu yang akan diberikan dalam pelatihan ini,” pungkasnya. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *