Inilah Maklumat Kapolda Terkait Pemilihan Gubernur Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang tinggal menghitung hari lagi membuat pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) harus bekerja ekstra untuk melakukan pengamanan.

Demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw memandang perlu mengeluarkan maklumat.

Adapun Maklumat Kapolda Sumut yakni bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka setiap orang atau kelompok masyarakat di wilayah hukum Polda Sumut dilarang untuk mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan raya/arus lalu lintas/jalan tol, melakukan provokasi, melakukan tindakan anarkis dan tindakan lain yang berpotensi SARA, terhadap pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan penjara sebagaimana diatur dalam pasal 406, pasal 407 atau 170 KUHP.

Bahwa pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jalan menuju tempat pemungutan suara dilarang adanya aktifitas kelompok masyarakat berseragam yang mengatasnamakan organisasi masyarakat tertentu selain aparatur Negara, yang dapat menimbulkan persepsi ancaman/intimidasi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya.

Maka terhadap pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 182A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa apabila diketahui adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar hukum maka akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas dan terukur, dimulai dari peringatan, pembubaran sampai dengan penindakan upaya paksa terhadap para pelaku sesuai dengan pasal 48, pasal 49 KUHP dan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Selain itu, Kapolda juga mengatensikan kepada para Kapolres sehubungan dengan telah berakhirnya masa kampanye 23 Juni 2018 dan sebentar lagi memasuki tahapan pencoblosan pilkada serentak di wilayah hukum Polda Sumut, maka diperintahkan agar membuat baliho, spanduk selebaran berisi Maklumat Kapoldasu sebagai upaya menciptakan kamtibmas dalam rangka Pilkada di wilayah Provinsi Sumut.

Selain itu, Kapolres juga diminta untuk mensosialisasikan Maklumat Kapoldasu lewat media lokal baik cetak maupun elektronik serta media sosial guna dipahami para pihak.

“Manfaatkan momentum ini sebaik mungkin guna memberikan keyakinan kepada para pemilih bahwa Polri dalam hal ini Poldasu jajaran siap amankan pelaksanaan pilkada dengan aman dan lancar dan akan mampu mengatasi berbagai upaya para pihak untuk mengganggu, mengintimidasi, mempengaruhi jalannya pelaksanaan pencoblosan,” ujar Kapolda seraya memerintahkan agar atensi tersebut segera dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *