Dugaan Pungli Menguap | Direktur RSUD Aceh Tamiang Merasa Kecolongan

ACEH TAMIANG (bareskrim.com) |Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang merupakan instansi pelayanan publik bidang kesehatan didera isu kasus dugaan pungutan liar (pungli).

Kasus pungli tersebut menguap ke publik, yang dikabarkan melibatkan salah satu oknum perawat berinisial RN yang berstatus ASN di RSUD tersebut. Praktek kegiatan pungli ini terungkap ketika salah seorang calon mahasiswi salah satu penguruan tinggi di Aceh, yang hendak mengurus surat keterangan sehat dan bebas dari narkoba harus membayar sejumlah uang yang tidak sesuai dengan kwitansi pembayaran yang semestinya.

Praktek ilegal itu terjadi pada 11 Agustus 2018. Selain itu, calon mahasiswi ini juga tidak diperkenankan membayar uang restribusi tersebut melalui kasir pembayaran dengan alasan kasir pembayaran sudah tutup.

dr Mustakim selaku Direktur RSUD Aceh Tamiang angkat bicara menyikapi dugaan kasus pungli. Beliau memberikan keterangan kepada para awak media yang tergabung dalam Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Aceh Tamiang di ruang kerjanya, Selasa (14/8/2018).

Menurut beliau, ini murni kekhilafan dari oknum perawat tersebut dan saat ini sudah memberikan sanksi berupa surat pernyataan, agar ke depan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak dan menyederai nama baik RSUD Aceh Tamiang.

dr Mustakim sebagai orang yang seharusnya paling bertanggungjawab dalam hal kecurangan – kecurangan yang terjadi di RSUD terkesan melimpahkan semua tanggung jawab kepada oknum perawat yang melakukan praktik pungli maskipun beliau akui kalau dirinya kecolongan dalam kasus ini.

Karena menurutnya, di instansi yang dia pimpin ini ada bidang satuan pengawas internal (SPI). Tapi, cukup disayangkan saat ini SPI bekerja pasca kejadian, sehingga hal ini tidak ampuh untuk mencegah kecurangan – kecurangan yang terindikasi terjadi di RSUD Aceh Tamiang.

Saat ditanyakan oleh awak media dengan tidak efektifnya kinerja dari SPI, langkah apa yang diambil untuk meminimalisir bahkan menghilangkan kecurangan – kecurangan khususnya pungli di RSUD, dr Mustakim berjanji akan melakukan perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran.

Misalnya, pembayaran retribusi wajib dibayarkan melalui kasir. “Pelayanan kasir akan kita buka selama 24 jam, tidak hanya itu, kami juga akan melakukan audit keuangan,” ucapnya.

Menurutnya, inilah cara atau teknik yang akan dilakukan demi efektifnya pelayanan rumah sakit.

Terkait pernyataan Direktur RSUD Aceh Tamiang, DM Rizal selaku Ketua AWDI DPC Aceh Tamiang mengatakan, Direktur RSU harus ikut bertanggungjawab atas temuan dugaan pungli tersebut. “Kecolongan kasus dugaan pungli itu membuktikan kurangnya pengawasan pimpinan kepada bawahannya. Berarti beliau (Direktur RSU) gagal dalam memimpin,” cetusn Rizal, sapaan akrabnya.

AWDI juga sangat menyayangkan ketidakaktifkan kerja SPI sebagai pengawasan kinerja pimpinan RSUD. “AWDI sangat menyayangkan kinerja SPI yang bekerja pasca terjadinya temuan. Bukannya mencegah, pihak RSUD terkesan mengobati, bukannya mencegah lebih baik dari pada mengobati,” tandasnya. (wdm/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *