Keluarga Korban Teroris Dapat Dana Kompensasi Rp610 Juta

MEDAN (bareskrim.com) | Keluarga korban aksi teroris, Ipda (Anumerta) Martua Sigalingging mendapat dana kompensasi dari negara yang disalurkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp610 juta berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Polda Sumut, Jumat (14/9/2018).

“Keluarga korban sudah mendapatkan kompensasi Rp 610 juta,” kata Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar usai acara penyerahan kompensasi kepada istri korban, Mianna Manalu di Mapolda Sumut.

Sementara, Mianna langsung menangis terharu usai menerima kompensasi tersebut. Dia mengucapkan terima kasih. “Anak-anak masih kecil-kecil, semua masih sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang ada di sini,” ucapnya terisak.

Ipda (anumerta) Martua Sigalingging, merupakan korban meninggal dalam aksi terorisme di Mapolda Sumut, (25/6/2018). Korban diserang dua pelaku menggunakan senjata tajam saat istirahat di pos penjagaan pintu ke luar Mapolda Sumut. Seorang pelaku ditembak mati, seorang lagi kritis.

Dijelaskan Lili Pintauli Siregar, LPSK juga memberikan layanan psikososial seperti memfasilitasi dan menjembatani permintaan keluarga kepada Pemerintah Kota Padangsidempuan, agar anak-anak korban dibebaskan dari biaya pendidikan.

“Lalu, permintaan untuk menjadi anggota Polri, ini kan telah diberikan. Itu anaknya si James sedang menjalani pendidikan. Mengenai permintaan bantuan modal, Mianna sudah berdagang sebelum suaminya meninggal dunia. Karena itu, dia perlu pelatihan untuk mengembangkan usahanya,” jelas Lili.

Sebelumnya, LPSK juga telah memfasilitasi saksi korban saat perkara terorisme itu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mereka menjemput dan membawa keluarga korban dari Kota Padangsidempuan dan menghadirkannya ke ruang sidang serta memberikan keamanan sampai kembali ke rumahnya.

Pemberian kompensasi kepada keluarga korban ini merupakan amanat UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bukan hanya terhadap korban tindak pidana terorisme, kompensasi ini juga berlaku pada korban tindak pidana umum lainnya. Khusus untuk korban tindak pidana terorisme, kompensasi juga diatur dalam UU Terorisme No 5 Tahun 2018.

LPSK mendapat mandat dari UU untuk menghitung nilai kerugian berdasarkan masukan para korban. Permintaan kompensasi itu bisa berbentuk materi bisa immateri, meski para korban umumnya mengakumulasikan dalam bentuk uang. Kompensasi itu kemudian diputuskan pengadilan.

“Karena diamanatkan UU, maka kemudian LPSK memfasilitasi dan memberikan sejumlah hak,” terang Lili yang menanggungjawabi Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *