Calon Legislator harus Pahami Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana

MEDAN (bareskrim.com) | Dalam menggalakkan program pendewasaan usia nikah dan keluarga berencana, BKKBN tidak berjalan sendiri. Lembaga legislatif baik ditingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut juga terlibat dalam menggaungkannya hingga ke pelosok daerah tanah air.

DPR kerap membantu melakukan sosialisasi program Keluarga Berencana meIaIui Komisi IX-nya. DPR juga mendorong program Kampung Keluarga Berencana di berbagai daerah di Indonesia. Kampung Keluarga Berencana memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait Iainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Di tingkat daerah, isu program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Keluarga Berencana membutuhkan adanya perhatian khusus dari legislator dan partai politik. Pasalnya, program-program tersebut selama ini memiliki kesulitan mendapatkan penganggaran dari APBD.

Isu mengenai kependudukan memiliki peran penting terhadap pembangunan daerah dan dalam konteks lebih luas, dalam pembangunan Indonesia.

Terlebih lagi isu mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Keluarga Berencana akan menggambarkan bagaimana para calon Iegislatif dan partai politik mengerti dan memiliki rasa sensitif yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Utamanya permasalahan mendasar mengenai kependudukan. Partai politik dan calon legislator harus mengerti bahwa masalah kependudukan merupakan kunci dasar bagi negara dalam arti Iuas untuk menjamin hak-hak warga negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” kata Prof Heru Susetyo SH LLM MSi PhD dari Fakultas Hukum UI.

Menurutnya, Grassroot partai politik merupakan potensi besar dalam menyukseskan program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Keluarga Berencana, karena para anggota partai politik dapat dengan mudah bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mengetahui permasalahan-permasalahan spesifik di daerah tertentu dalam mengimplementasikan kedua program tersebut.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumut, Perlindungan Purba mengatakan, posisi BKKBN dengan status saat ini tidak lah begitu kuat. “Kita akan usulkan posisi BKKBN ke pemerintah, agar dilakukan perubahan status. Setidaknya BKKBN sudah layak dijadikan kementerian,” ucapnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Temazaro Zega menyebutkan, khususnya untuk Kota Medan, menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010,
Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang mempunyai penduduk paling banyak jumlahnya.

Kota Medan dengan luas kurang Iebih 265 km2 atau 0.37% dari luas wilayah Sumatera Utara mempunyai penduduk 2.109.339 jiwa (16.8% dari penduduk Sumatera Utara) dan Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 2.486 km2 berpenduduk 1.789.243 jiwa.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota
Medan mencatat sepanjang tahun 2015 lalu untuk kasus keterlibatan dengan
narkoba dan permasalahan pernikahan dini di usia remaja menjadi angka tertinggi di Kota Medan.

Dikatakannya, ada sebanyak 40 persen remaja di Medan terlibat seks pra nikah, sedangkan, untuk pranikah tingginya angka kematian ibu, tercatat dikarenakan terlalu mudanya pasangan yang menikah, sehingga rentan terhadap kondisi perempuan tersebut.

Kemudian, pada tahun 2014, ditengarai 30 — 35 persen remaja usia 15 — 24 tahun melakukan pernikahan usia dini. Maka, ini adalah tantangan sendiri untuk partai politik dan calon anggota legislatif di Sumatera Utara dan di Kota Medan pada khususnya.

Walaupun hukum positif memperbolehkan bagi perempuan berusia minimal 16 tahun dan laki-laki berusia minimal 19 tahun untuk menikah, usia ideal menikah bagi perempuan sebenarnya adalah minimal 21 tahun dan 25 tahun bagi laki—laki.

“Fenomena kawin muda di daerah-daerah di Indonesia, selain memiliki konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial juga memiliki pengaruh terhadap kehamilan di usia anak yang penuh risiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional,” ujarnya didampingi Kabid Dalduk BKKBN Sumut, Anthony SSos.

Alasan mengapa hamil di usia muda memiliki banyak risiko adalah Pertama, calon ibu muda umumnya belum memiliki emosi yang stabil. Ketidakstabilan emosi tersebut ditunjukan dari mudah hadirnya rasa cemas dan stres berlebihan, sehingga keadaan ini berdampak pada besarnya peluang calon ibu untuk mengalami keguguran. Kedua, kematangan alat reproduksi perempuan muda belum sempurna sehingga belum berfungsi secara optimal dan memiliki risiko besar untuk melahirkan secara prematur, dan juga kematian bagi calon ibu.

Ketiga, terjadinya pendarahan dan infeksi, karena otot rahim yang dimiliki
oleh perempuan muda masih terlalu lemah untuk berkontraksi, sehingga
menyebabkan pendarahan dan infeksi.

Keempat, pada perempuan muda penumbuhan tulang panggul masih belum sempurna, sehingga memiliki pengaruh terhadap letak janin dalam rahim. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *