Tiga Anggota DPRD Tapteng Resmi Ditahan di Mapolda Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Polda Sumatera Utara (Sumut) melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus melakukan penahanan terhadap tiga anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal itu dilakukan penyidik setelah melakukan pemeriksaan pada (30/11/2018).

“Tiga anggota DPRD Tapteng sudah dilakukan penahanan, setelah dilakukan pemeriksaan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Rony Samtana, SIK ketika dikonfirmasi awak media melalui selularnya, Senin (3/12/2018).

Ketika ditanya identitas anggota DPRD Tapteng yang dilakukan penahahan, Direktur Reskrimsus Polda Sumut ini mengatakan agar konfirmasi ke Bidang Humas.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dari 35 anggota DPRD Tapteng, lima dewan berinisial AR, SG, HN, JS dan JLS disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mark up biaya perjalanan dinas dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis TA 2016- 2017 yang diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp 655.924.350 dan dipersangkakan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polda Sumut disebut menetapkan 5 anggota dewan Tapteng sebagai tersangka setelah penyidik Tipidkor memeriksa beberapa orang saksi, baik dari PNS, Sekretariat dan pihak management dari sejumlah hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta dan Bandung termasuk yang di Manado.

Terpisah, Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto SH ketika dikonfirmasi awak media pada (25/10/2018), mengatakan bahwa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih menunggu dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

“Apakah ada kerugian negara dalam perkara 5 anggota DPRD Kabupaten Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masih menunggu hasil dari BPKP,” kata Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut mengaku, perbuatan yang dilakukan oleh 5 anggota DPRD Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah perbuatan perorangan.

“Sprinjal (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diberikan kepada perorangan bukan pertanggungjawaban kelompok, kecuali jika dia (pimpinan DPRD) ada mendapat bagian baru dia bisa kena,” terang Kapolda Sumut. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *