Kapolda: Yang Salah Harus Dibenahi

MEDAN (bareskrim.com) | Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto mengingatkan kepada sejumlah dinas di Sumut, untuk segera melakukan pembenahan kinerja jika tidak ingin berurusan dengan hukum.

“Diwaspadai Dinas PU, Dinsos, Disdik. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk berbenah,” ujar Agus pada kegiatan analisa dan evaluasi (Anev) 100 hari kerja Kapolda Sumut di Aula Tribrata Mapolda, Rabu (5/11/2018).

Disinggung soal adanya indikasi penyelewengan anggaran di sejumlah dinas pemerintahan, Agus tidak menampik, tapi tidak juga membenarkan. Dia hanya mengatakan, yang sudah salah harus dibenahi.

Evaluasi dilakukan bersama seluruh walikota dan bupati se-Sumatera Utara, para rektor/mewakili, Ketua FKUB, Ketua MUI Kota Medan dan pejabat utama Polda Sumut, serta perwakilan-perwakilan Komunitas seperti nelayan dan parbetor.

Kapolda menyampaikan, program 100 hari kerja yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL), penertiban pos polisi dan papan reklame yang berdiri di jalur hijau dan tanpa izin, tatap muka dengan akademisi, tukang sapu, bilal mayit, Jumat barokah, doa bersama umat kristiani dan subuh berjamaah, penanaman mangrove dan kegiatan sosial lainnya serta pemberantasan premanisme.

Dia memastikan program ini tidak hanya berjalan di 100 hari kerjanya, tapi juga akan melaksanakan program 100 hari ke 2. “Ke depannya kita melanjutkan program 100 hari ini, yang belum selesai kita teruskan, dan yang di daerah belum jalan kita dorong untuk jalan,” tegasnya.

Dia mengaku sengaja melakukan evaluasi 100 hari kerjanya melibatkan bupati atau walikota di Provinsi Sumut. “Tadi Walikota Medan, Kapolrestabes Medan dan Direktur Reskrimsus sudah melakukan pemaparan hasil kinerja 100 hari kerja. Dengan harapan menjadi contoh bagi bupati dan walikota yang lain untuk melakukan upaya perbaikan,” tukasnya.

Kapolda mengatakan, hukum merupakan alat rekayasa sosial. Artinya, dalam proses hukum menjadi langkah akhir untuk menindaklanjutinya. Hukum digunakan untuk mengajak orang lain berbuat baik.

“Ultimum Remedium, dimana penegakan hukum merupakan tindakan terakhir untuk memaksa pengemban fungsi berjalan sesuai tupoksinya,” katanya.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sumut, Maratua Simanjuntak mengatakan, apa yang dilakukan Kapolda Sumut beserta jajaran merupakan amal ma’ruf nahi munkar yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Program ini harus didukung, sekarang Kota Medan sudah terlihat banyak perubahan dan juga pelayanan di Sumatera Utara sudah lebih baik,” katanya.

Masyarakat Sumatera Utara bangga dengan sosok Kapolda yang tegas dan berbaur dengan semua kalangan masyarakat.

Sementara Walikota Medan, Dzulmi Eldin menyatakan kesiapannya dibantu Polda Sumut untuk membuat kota Medan menjadi lebih baik. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *