Mahasiswa Papua Desak Pemerintah Tarik TNI dari Nduga

MEDAN (bareskrim.com) | Puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera (Kompass) menuntut pemerintah pusat menarik aparat TNI Polri di Kabupaten Nduga.

Hal itu disampaikan mahasiswa Papua tersebut dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (3/1/2019).

Seperti diketahui sebelumnya, di Kab. Nduga terjadi pembunuhan pekerja pembangunan jembatan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka.

Koordinator Aksi, Agustinus Goo mengatakan, sejak 4 Desember 2018, di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga terjadi penyerangan dari TNI kepada masyarakat sipil. Pada 13 Desember, tim evakuasi yang dibentuk Bupati Nduga Yarius Gwiyangge menemukan empat warga sipil yang tewas.

“Setelah terjadi bentrokan antara TNI/Polri dan OPM, 20 warga sipil menjadi korban dan salah satunya Mentus Nimiangge masih hidup dan mengalami luka di leher. Masyarakat Nduga mengungsi ke hutan, merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh ketakutan di hutan,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, tambahnya, pemerintah telah melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UUD 1945 Pasal 28. “Atas hal itu, Kompass menuntut pemerintah pusat untuk menarik kembali aparat TNI/Polri dari Nduga yang masih bertahan hingga sekarang. Pemerintah harus bertanggunjawab atas kasus pelanggaran HAM masyarakat sipil di Nduga. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas kontak penyerangan antara TNI/Polri dan TPN-PB yang mengorbankan warga sipil hingga mengungsi ke hutan,” katanya.

Mereka juga meminta pemerintah membuka pintu masuk bagi wartawan asing dan tim investigasi asing. Sebab, menurutnya, masyarakat sipil trauma dengan TNI/Polri. Kemudian, pemerintah juga dituntut untuk bertanggungjawab mengembalikan warga sipil Nduga untuk kembali ke rumah masing-masing.

“Kami di sini bukan mau menuntut kemerdekaan Papua, tapi fokus pada pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga,” tambahnya.

Aksi mahasiswa tersebut diterima anggota DPRDSU dari Fraksi PAN, Aripay Tambunan. Dia berterimakasih kepada para mahasiswa yang telah menggelar aksi secara damai.

“Terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dengan damai, ini bentuk demokrasi yang bermartabat. Aspirasi ini sangat berarti, kami akan mencatat dan meneruskan ke pemerintah pusat. Lakukan terus agar jadi kekuatan luar biasa sehingga bisa didengar pemerintah pusat, pelanggaran HAM memang harus di tolak,” katanya.

Dia juga menyebutkan, secara mekanisme, aspirasi mahasiswa tersebut akan diprogramkan dan disampaikan kepada aparat dan diteruskan ke pemerintah pusat. “Kami catat semua aspirasi dan kami akan teruskan. Segera akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Aripay. (isvan/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *