Nelayan Teri Medan Keluhkan Tak Keluarnya Dispensasi dari Kemen KP

MEDAN (bareskrim.com) | Masyarakat nelayan dikawasan Belawan meminta agar Pemerintah Pusat segera membuat kebijakan yang berpihak atau dispensasi melaut terkait dengan Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Hal ini terungkap saat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, HM Nezar Djoeli ST di Lingkungan 13 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan, (19/1/2019).

Hadir pada acara tersebut, Kasubsi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan, Josia Suwarta Sembiring, tokoh masyarakat H Len dan para nelayan dari Pekan Labuhan dan Belawan.

Pada kesempatan itu, masyarakat nelayan Rizal Boy Marbun dan Anto mengungkapkan bahwa akibat dari dampak Permen KP 71 Tahun 2016 yang dinilai tidak berkeadilan, kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan dan semakin sulit untuk bertahan hidup dikarenakan tidak bisanya melaut untuk mencari Ikan Teri yang menjadi icon Kota Medan.

“Setiap kali melaut, kami merasa dihantui dan ketakutan jika melaut karena adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Saat ini kami hanya bisa melaut selama 15 hari dalam satu bulan, setelah itu kami tidak melaut karena adanya razia. Penghasilan sebagai anak buah kapal yakni 1 hari untuk makan 1 Minggu,” keluh keduanya.

Untuk itu, lanjut kedua nelayan tersebut, mereka meminta agar Pemerintah Pusat bisa memberikan dispensasi kepada nelayan Teri Medan untuk bisa melaut lagi seperti didaerah lain yakni Jawa Tengah, Pantura, Padang dan Aceh yang mendapatkan dispensasi.

“Kepada Bapak Nezar kami meminta agar mendesak Pemerintah Pusat untuk segera memberikan dispensasi kepada para nelayan Teri Medan. Agar kami bisa melaut lagi denga tenang supaya bisa menghidupi keluarga dan dapat mensekolahkan anak-anak kami,” cetus kedua nelayan tersebut.

Hal yang sama juga dikatakan nelayan Teri Medan lainnya yakni Rizal Boy Marbun dan Indra Lubis yang menjelaskan bahwa akibat dampak dari jarang melaut, anak-anak mereka saat ini terancam putus sekolah dan merasa tersisihkan dari masyarakat lainnya yang memiliki pendidikan.

Menanggapi keluhan dari para Nelayan, Kasubsi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Belawan, Josia Suwarta Sembiring mengatakan keluhan yang diutarakan pada reses anggota dewan Sumut, akan disampaikan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada Dirjen Tangkap Kemen KP di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli menjelaskan, masalah ini sudah menjadi pembahasan di kantor dewan khususnya Komisi A DPRD Sumut. Bahkan, saat dirinya menjabat sebagai ketua di komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut, sudah memanggil pihak terkait termasuk Pemprovsu untuk membahas permasalahan para nelayan Teri Medan ini.

Tidak hanya itu, masih kata Nezar, pihaknya juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian KP di Jakarta untuk membahas peraturan yang dinilai tidak berkeadilan sosial ini. Akan tetapi sampai saat ini belum juga dikeluarkan dispensasi seperti yang diharapkan.

“Yang pasti saya akan tetap berjuang untuk Nelayan Teri Medan agar juga mendapatkan hak yang sama seperti nelayan yang ada di Pantura, Jawa Tengah Padang dan Aceh,” ketusnya.

Terkait pendidikan terhadap masyarakat nelayan, lanjut Nezar, kalau para nelayan tidak perlu merasa tersisihkan, karena pemerintah memberikan bantuan kepada bagi anak-anak yang ingin bersekolah melalui pengajuan surat miskin yang didata oleh Kepling., lurah dan camat. Jika sekolah menolak siswa yang masuk melalui surat miskin, pertanyakan kepada sekolah maka surat tersebut.

“Bapak atau ibu boleh mempertanyakan peraturannya. Kalau tidak bisa menunjukkan dan tetap menolak, maka segera hubungi saya agar kita desak dan gedor kepala sekolahnya apa alasan mereka menolak, kalau perlu kita laporkan kepada Gubsu jika di tingkat SMA sederajat dan Walikota Medan jika ditingkat SD dan SMP sederajat,” pungkasnya

Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti tidak hadirnya kepling, lurah dan camat pada kegiatan reses itu, padahal undangan resmi sudah diberikan. “Untuk itu, saya meminta kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin agar mencopot camat dan lurah yang ada di Belawan ini karena tidak perhatian kepada warganya. Saya juga akan menemui Sekda Kota Medan untuk menceritakan ketidakperdulian lurah dan camat yang ada di lingkungan ini,” ungkapnya. (isvan/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *