IWKBU Yang Dikutip PT Jasa Raharja Dipersoalkan

MEDAN (bareskrim.com) | Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) yang dikutip berdasarkan kebijakan PT Jasa Raharja dan sudah berjalan sekitar 17 tahun, kini mulai dipersoalkan. Sebab, Forum Peduli Proses Hukum menilai, iuran tersebut dikutip kepada kendaraan bermotor umum berdasarkan kebijakan PT Jasa Raharja tanpa payung hukum.

Tidak adanya payung hukum mengenai IWKBU itu mencuat pada pertemuan Komisi C DPRD Sumut dengan Forum Peduli Proses Hukum dengan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (23/1/2018).

Pada pertemun tersebut, Ketua Forum Peduli Proses Hukum Boasa Simanjuntak mengatakan, meski IWKBU tanpa payung hukum, tetapi PT Jasa Raharja berani mengkaitkan IWKBU ini dengan dengan UU 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Padahal, dalam UU tersebut tidak terdapat soal IWKBU.

“Dalam UU 33 tahun 1964 itu, yang ada Iuran Wajib Penumpang Kendaraan Umum. Ini dikutip berdasarkan tanda bukti yang dicetak oleh Menteri Keuangan, bukan yang dicetak oleh PT Jasa Raharja. Kemudian dipertegas oleh Peraturan Kementerian Keuangan dengan membayar Rp60 sekali jalan terhadap penumpang. Nah, kalau IWKBU dari mana dasarnya PT Jasa Raharja mengutip sebesar Rp210 ribu pertahun terhadap satu kendaraan umum,” tegasnya kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Sumut, Rabu (23/1/2019).

Menurutnya, apa yang dilakukan PT Jasa Raharja adalah pungli karena menarik IWKBU tanpa payung hukum. “Kalau ada IWKBU ini buat dong payung hukumnya. Saya udah berkoordinasi dengan pihak BPK kalau mereka tidak bisa mengaudit ini, karena tidak ada payung hukumnya. Tapi kalau ada payung hukumnya, bisa diaudit berapa jumlahnya,” imbuhnya.

Dia tak mengetahui secara pasti peruntukkan IWKBU tersebut. Sebab, yang mengcover kematian, kecelakaan adalah SWDKLLJ yang tertera dalam STNK. “Penumpang itu udah tercover dalam UU No. 33 tahun 1964, PP 17 tahun ’65 dan diperkuat Peraturan Menteri Keuangan No. 15 tahun 2017 besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, dan PMK Nomor 16/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan,” ungkapnya.

IWKBU ini sudah ada sejak tahun 2002 dan di tahun 2003, Boasa sudah menyurati DPRD Sumut untuk menggelar RDP seperti ini. “Tapi tak pernah direspon surat saya ini hingga udah berganti anggota dewannya, anggota dewan sekaranglah baru mulai respons, karena saya menilai ini korupsi berjamaah,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, hasil RDP dengan Forum Peduli Proses Hukum, Dinas Perhubungan, Samsat dan Jasa Raharja dilanjutkan dengan RDP gabungan.

“Karena kami melihat ada beberapa poin, yakni ada persoalan hukum, perhubungan, maka akan digelar RDP gabungan dengan A, C dan D. Apalagi kita mendengar ada MoU antara Organda Pusat dengan Kementerian, maka nanti kita sinkronkan di RDP selanjutnya,” tambahnya sembari meminta masing-masing instansi membawa bahan yang ingin disampaikan. (isvan/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *