DPRD Sumut Bentuk Pansus Pencemaran Danau Toba

MEDAN (bareskrim.com) | DPRD Provinsi Sumatera Utara berencana segera membentuk panitia (pansus) khusus untuk membahas secara menyeluruh kondisi pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba yang kian mengkhawatirkan.

“Kita akan seger bentuk Pansus, karena kondisi air Danau Toba dan ekosistemnya sekarang ini hampir tidak memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk dari aspek ekonomi,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan di Medan, kemarin.

Menurut Sutrisno Pangaribuan, tugas pokok yang akan dibahas pansus tersebut bukan hanya sebatas pencemaran lingkungan, tetapi juga dampak yang lebih luas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan danau tersebut yang selama ini mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Ia menambahkan, masalah krusial di kawasan Danau Toba yang akan dibahas Komisi D DPRD Sumut tidak hanya sebatas gencarnya aksi pembuangan bangkai ikan ke perairan danau itu yang diduga berasal dari PT Aquafarm, tetapi faktor pemicu matinya ikan tersebut.

“Kuat dugaan banyaknya ikan mati di Danau Toba akhir-akhir ini akibat air Danau Toba semakin tercemar limbah domestik dan pakan,” ujar politisi muda PDIP itu.

Untuk memulihkan kondisi lingkungan Danau Toba, kata Sutrisno mutlak dibutuhkan kajian ilmiah serta sikap tegas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang berlaku dan dukungan nyata dari segenap elemen masyarakat.

Ia menilai, aktifitas pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana Kerambah Jaring Apung (KJA) di dalam danau tersebut ikut memperparah kasus pencemaran air Danau Toba.

Disebutkannya, salah satu perusahaan budidaya ikan yang diduga kuat ikut menyumbang pencemaran air Danau Toba adalah PT Aquafarm Nusantara.

Perusahaan penanaman modal asing ini, kata dia, disinyalir juga tidak menerapkan sistem pengelolaan budi daya ikan air tawar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah RI.

Bahkan, PT Aquafarm Nusantara diduga pernah membuag sejumlah ikan mati ke Danau Toba sehingga menambah tingkat pencemaran air di danua terbesar di Asia itu.

“Kami sudah menjadwalkan untuk melakukan peninjauan langsung untuk melihat berbagai kegiatan usaha yang rawan terjadi pencemaran lingkungan di Danau Toba, seperti hotel, restoran dan KJA baik milik perusahaan maupun masyarakat,” ucapnya.

Rombongan komisi D DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan ke lapangan pada 21 Pebruari 2019. Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi D yang antara lain membidangi masalah lingkungan akan membentuk pansus Danau Toba.

Ia berharap, pansus Danau Toba DPRD Sumut kelak mampu mengeluarkan rekomendasi berisi penutupan seluruh aktifitas KJA dan mengembalikan fungsi danau tersebut sebagai pusat ekowisata berbasis lingkungan.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan, pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan di Danau Toba, termasuk dugaan pembuangan bangkai ikan yang diduga milik PT Aquafarm Nusantara. (isvan/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *