LAPK Tanggapi Debat PDAM Tirtanadi

MEDAN (bareskrim.com) | Perdebatan di media massa yang melibatkan DPRD Sumut dan Gubernur Sumatera Utara terkait pemberhentian Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi dinilai tidak produktif.

“Sudah pasti perdebatan yang terjadi bukan untuk meningkatkan pelayanan PDAM Tirtanadi semakin lebih baik, Bahkan kesan yang muncul kisruh yang terjadi, di satu sisi hanya sekedar melanggengkan jabatan dan di sisi yang lain Gubsu ingin mengganti Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi yang sejalan dengan kebijakannya,” tanggapan Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar dalam pesan elektroniknya.

Stigma yang muncul selama ini ternyata benar adanya, orang yang diangkat jadi Dewas Pengawas hanya berdasarkan kedekatan bukan atas dasar profesionalisme.

Setelah dua tahun kenaikan tarif illegal yang dilakukan Gubsu, dua kali berganti Dewan Pengawas dan dua kali pula telah berganti Gubernur, pelayanan PDAM Tirtanadi akan lebih baik hanya isapan jempol belaka bahkan fakta yang terjadi pelayanan PDAM Tirtanadi justru semakin buruk.

Gubernur dan Dewan Pengawas boleh berganti dan berjanji kualitas air tidak keruh dan bau, kuantitas air deras dan lancar dan kontinuitas air tidak macet ternyata hanya janji tinggal janji.

Masyarakat sesungguhnya “muak” dengan keributan yang melibatkan pemangku kepentingan PDAM Tirtanadi khususnya DPRD Sumut bersuara ketika bicara jabatan Dewan Pengawas, tetapi diam seribu bahasa ketika tarif air dinaikkan Gubsu secara sepihak akhir tahun 2016.

Protes terhadap Gubernur harus melibatkan DPRD ketika mengeluarkan keputusan terkait BUMD sangat kontradiktif sekali dengan protes yang disampaikan pelanggan pada polemik kenaikan diributkan pelanggan.

Paling miris tentu, ketika kewenangan DPRD Sumut “diamputasi” pada Perda PDAM Tirtanadi yang baru, tidak ada satu pun anggota DPRD Sumut yang protes bahkan pasang badan untuk Gubsu.

Gubernur setali tiga uang dengan DPRD Sumut, mengangkat Dewan Pengawas melanggar hukum dengan melanggar PP Nomor 54 Tahun 2017 yaitu mengangkat Dewan Pengawas dari unsur partai politik dan lebih banyak dari jumlah direksi.

Jadi, perdebatan terjadi cenderung hanya karena kepentingan masing-masing terganggu, oknum anggota DPRD protes karena orangnya dihentikan sedangkan Gubernur memberhentikan Dewan Pengawas yang lalu karena bukan orangnya.

Harapan kisruh pemberhentian Dewan Pengawas harus diakhiri, jangan sampai jadi tontonan masyarakat. Tentu akan lebih produktif jika Gubernur dan DPRD Sumut melakukan evaluasi kinerja direksi PDAM Tirtanadi atas pelayanan PDAM yang semakin buruk, misalnya kawasan Medan Perjuangan dan Medan Timur yang debit airnya semakin kecil, “perang mesin air” pelanggan di Medan Denai akibat aliran air mati dan air berlumpur di Medan Amplas dan Helvetia.

Karena biang kegagalan pelayanan PDAM Tirtanadi itu bukan pada siapa Dewan Pengawas-nya, tetapi siapa Gubsu, siapa anggota DPRD Sumut dan Direksinya. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *