Pendistribusian Dana BOK Puskesmas Manyak Payed Terindikasi ‘Disunat’

ACEH TAMIANG (bareskrim.com) | Kesimpangsiuran pendistribusian dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung program kerja di Puskesmas Manyak Payed menjadi sorotan. Soalnya dana tersebut ‘disunat’.

Menurut narasumber yang namanya tidak mau dipublikasikan menyebutkan, biaya perjalanan ke desa dipotong sebesar Rp 30.000 per orang. Ada 18 program kegiatan di Puskesmas Manyak Payed. “Setiap turun ke desa biasanya jumlah kami bervariasi, terkadang 2 orang atau 3 orang, tapi yang pasti istri Kapus wajib ikut yang merupakan orang promosi kesehatan (PromKes),” ujar narasumber.

Selain itu, diduga terjadi pembayaran yang ganda terhadap mereka yang turun ke desa. Hal ini bisa terjadi dikarenakan selain mereka turun ke desa, mereka juga mengisi absen di kantor, sehingga menerima biaya perjalanan dinas yang sumbernya dari BOK.

“Mereka juga menerima uang pelayanan yang sumbernya dari dana kapitasi BPJS. Padahal, mereka yang turun ke desa mengantongi surat perintah tugas (SPT) dinas luar dan secara praktek yang namanya dinas luar tidak ada lagi urusan dalam kantor,” kata sumber.

Masih menurut sumber ada hal yang lebih sangat miris, ada beberapa pihak yang tidak bisa menikmati dana tersebut baik yang bersumber dari BOK maupun dana yang bersumber dari kapitasi BPJS. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan yang didapatkan oleh istri Kapus itu sendiri.

“Selain beliau dapat aliran dana dari BOK dan kapitasi BPJS dengan mengatasnamakan PromKes, setiap kegiatan Puskesmas yang berjumlah 18 program kegiatan beliau diduga ikut serta secara keseluruhan. Bisa dihitung sendiri berapa yang diterima oleh sang nyonya Kapus,” tutupnya.

Terkait informasi ini, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kepala Puskemas Manyak Payed, Irwansyah SKM menjelaskan, dana perjalanan untuk setiap orang program yang menjalankan kedinasan di desa – desa bervariasi yang nilainya dari Rp 100.000 dan Rp 150.000. “Hal ini dilihat dari okasi dimana dilaksanakannya kegiatan tersebut. Sumber dana ini dikeluarkan dari Dana BOK,” sebutnya, (7/2/2019).

Menurut Kapus, tidak ada pemotongan dari jumlah yang sudah ditetapkan berdasarkan Juknis (Petunjuk dan Teknis) dalam penggunaan dana BOK itu sendiri.

Saat dipertanyakan terkait penyusunan program agar terjadi pemerataan terhadap staff yang turun ke lapangan, Ir sapaan akrabnya mengatakan, tidak bisa disamakan untuk jumlah berapa banyak staf harus turun ke lapangan (desa), dikarenakan jika hal ini dilakukan untuk pemerataan, maka akan ada beberapa ruangan poli yang kosong, tidak bisa melayani masyarakat yang datang ke Puskesmas dan berdampak buruk terhadap pelayanan publik di Puskesmas ini.

Selain itu, Ir juga akui bahwa yang bertindak sebagai promosi kesehatan adalah istrinya sendiri. Namun sangat disayangkan Kepala Puskesmas tidak bisa menjelaskan saat ditanya perihal terjadinya pembayaran ganda dari 2 sumber dana yang berbeda (BOK dan kapitasi BPJS ) terkait staf yang turun ke desa. (wdm/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *