Inilah 4 Proyek Prioritas BKKBN di Tahun Politik

MEDAN (bareskrim.com) | Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (KORENDA) Tahun 2019, (13/2/2019), di Hotel Prime Plaza Kualanamu, Deli Serdang.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, yakni 13-15 Februari 2019, bertujuan untuk merencanakan dukungan anggaran dalam rangka pencapaian program KKBPK di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu juga untuk mensinergikan antara dukungan anggaran APBN yang tertampung melalui Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan dukungan APBD yang tertampung melalui Satker Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Utara, Drs Temazaro Zega MKes mengungkapkan, BKKBN memiliki proyek prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.

“Terdapat 4 proyek prioritas BKKBN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional, yakni: 1) Pemenuhan ketersediaan alkon (alat kontrasepsi), 2) Promosi pengasuhan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), 3) Penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, dan 4) Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berbasis komunitas.

“Tahun 2019 ini merupakan tahun politik, mari kita rumuskan bersama rencana kegiatan dan dukungan anggaran program KKBPK guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 secara terpadu dan sinergi melalui sharing budget antara APBN dan APBD. Dengan semangat kebersamaan saya mengajak kita semua untuk dapat memberikan pemikiran konstruktif dan inovatif dalam rangka menyukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai agar dapat unggul dan terdepan,” tambahnya.

Sementara, Dr Irma Ardiana, yang merupakan perwakilan Biro Perencanaan BKKBN RI mengungkapkan, meski pagu anggaran tahun 2019 minim, ia optimis bahwa output program dapat terlaksana.

“Kita harus optimis bahwa output program masih dapat kita kejar, karena pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non-Fisik (BOKB) bagi seluruh Kabupaten dan Kota. Untuk itu, saya berharap kita dapat mengawal dan memfasilitasi secara optimal pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik yang Fisik maupun Non-Fisik (BOKB) tersebut. Beri perhatian pada Kampung KB, perkuat intervensi lintas sektor, PKB juga harus dimaksimalkan kinerjanya, harus dikontrol, dan memberikan laporan rutin setiap bulannya,” himbaunya.

Selain dihadiri oleh pejabat dan staf di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, kegiatan ini dihadiri kurang lebih 60 orang yang terdiri dari Sekretaris Dinas PPKB Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris Dinas PPKB Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *