Pengusaha Galian Ilegal di Binjai Timur Tak Jadi Tersangka

MEDAN (bareskrim.com) | Syamsul Tarigan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, terkait kasus galian ilegal di lahan eks HGU PTPN 2, di Desa Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur.

Syamsul Tarigan datang ke gedung Ditreskrimsus hanya dengan memakai sandal jepit dan mengenakan topi lebar, (9/7/2019). Dia ‘dikawal’ oleh empat lelaki yang berjalan beriringan. Pria berbadan tambun dan berkulit hitam itu berada di tengah dan langsung masuk ke ruangan Ditreskrimsus Polda Sumut.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Roni Samtana saat dikonfirmasi, Rabu (10/72019), membenarkan Syamsul Tarigan sudah dimintai keterangannya. “Semalam sudah diperiksa, tapi sebagai saksi,” ucapnya, usai acara HUT Bhayangkara ke 73 di Lapangan Merdeka Medan.

Saat ditanya bahwa sebelumnya Syamsul Tarigan sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi sekarang masih saksi? perwira lulusan Akpol itu mengaku kalau kemarin masih pendalaman. “Kemarin itu masih pendalaman menjadi tersangka,” sebutnya.

Apakah Syamsul Tarigan akan ditetapkan kembali menjadi tersangka, tanya awak media, mantan Wadir Reskrimsus Polda Sumut itu mengaku akan mendalaminya. “Kita dalami dulu,” cetusnya.

Sebelumnya, orang nomor satu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut ini pernah mengatakan bahwa Syamsul Tarigan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Hari (5/7/2019), Syamsul Tarigan kami panggil kembali sebagai tersangka,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Roni Samtana, (3/7/2019).

Dimana, Syamsul Tarigan diperiksa atas penguasaan dan pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 menjadi tambang galian C ilegal yang berlokasi di Desa Tunggorono Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Syamsul Tarigan yang disebut-sebut Ketua salah satu OKP ini diduga menguasai dan mengelola lahan eks HGU. Lokasi tambang galian C ilegal tersebut tidak memiliki IUP, IUPR dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Syamsul Tarigan yang telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua salah satu OKP di Binjai, pekan lalu. Pemecatan Samsul dari kursi Ketua OKP itu disinyalir sebagai akibat dari kasus ini. (tim/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *