Polda Kembali Periksa Walikota Siantar Terkait Kasus Pungli

MEDAN (bareskrim.com) | Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah Noor kembali diperiksa penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorateskrimsus Polda Sumut hingga, Senin (5/8/2019) malam.

Pemeriksaan itu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus pungutan liar (pungli), di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar. Status terperiksa bisa saja naik menjadi tersangka.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan ketika dikonfirmasi mengakui adanya pemeriksaan Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah Noor. “Ya benar, yang bersangkutan hari ini (Senin) dimintai keterangan oleh penyidik,” ujar MP Nainggolan.

Dia memastikan, Walikota Pematangsiantar sudah dua kali menjalani pemeriksaan terkait OTT tersebut, namun statusnya masih sebagai saksi.

MP Nainggolan menegaskan, belum ada penahanan terhadap wali kota tersebut. “Belum ada ditahan,” ujarnya.

Ditanya tentang kemungkinan yang bersangkutan bisa menjadi tersangka, MP Nainggolan mengatakan, bisa tergantung dari hasil penyidikan. “Itu semua tergantung penyidikan,” tukasnya.

Dia belum bisa memastikan apakah Hefriansyah bakal diperiksa penyidik yang ketiga kali. “Saya belum tahu kalau masalah itu, nanti kita tanya ke penyidiknya lagi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Direktorat Reskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, (29/7/2019). Pemeriksaan ini untuk mengembangkan penyidikaan kasus OTT di kantor BPKAD Pematang Siantar.

Sebelum Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah Noor dipanggil, Polda Sumut terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Sekdako Pematangsiantar, Budi Utari pada (23/7/2019). Budi juga diperiksa sebagai saksi atas kasus OTT di Kantor BPKAD Pematang Siantar tersebut.

Dalam kasus OTT itu, Polda Sumut sudah menetapkan dua tersangka, yakni Bendahara BPKAD Erni Zendrato dan Kepala Dinas BPKAD Adyaksa Purba. Keduanya ditahan atas dugaan praktik pungli, berupa pemotongan insentif pekerja pemungut pajak di kantor tersebut sebanyak 15 persen. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *