DPRD – USU Bahas Krisis Listrik

listrik-PLNlogobareskrimMEDAN | Penyediaan listrik di suatu daerah berdasarkan Undang-Undang yang baru, pemerintah propinsi harus ikut terlibat, tapi kenyataannya di Sumatera Utara, tidak ada koordinasi dan sinkronidasi antara Pempropsu dan PT PLN dalam menggali potensi energy yang dimiliki Sumut, sehingga PT PLN berjalan sendiri-sendiri.

“Kecukupan energy listrik harus sesuai dengan UU yang baru, agar kelistrikan di Sumut tidak terus jadi persoalan berkepanjangan,” ujar salah seorang pakar elektro Surya Tarmizi Kasim selaku narasumber semiloka penyebab pemadaman listrik oleh PLN kerjasama FPD (Fraksi Partai Demokrat) DPRD Sumut dan FTE (Fakultas Teknik Elektro) USU, Senin (7/10/2013).

Semiloka yang dihadiri Ketua dan anggota Fraksi PD Drs Tahan M Panggabean MM, Layari Sinukaban,SIp, Guntur Manurung SE, Hj Melizar Latief SE MM, Tunggul Siagian SE, Ramli, Nurhasahan, SSos, Drs Jamaluddin Hasibuan, dari unsure DPD Partai Demokrat H Muttawali Ginting dan tim elektro USU membahas persoalan terjadinya pemadaman listrik oleh PLN di Sumut dan solusi kebijakan strategis agar masyarakat tidak mengalami kerugian besar.

Surya menyebutkan, persoalan pemadaman listrik sudah merupakan masalah nasional, tapi daerah lain menyediakan generator dan menyediakan BBM (Bahan Bakar Minyak)-nya untuk mengatasi pemadaman listrik.

Sedangkan, Sumut memiliki generator, tapi tidak ada uang untuk membeli BBM-nya. Padahal, lanjutnya, listrik sudah menjadi komoditi dunia dan kita inginkan energy listrik berkelanjutan, tapi system jaringan yang dimiliki Sumut masih banyak peninggalan zaman Belanda.

Semakin canggih kelistrikan, maka pendistribusian akan semakin baik. “Sebenarnya kelistrikan di Sumut belum kiamat, karena masih banyak potensi energy listrik di Sumut, asal kita mau kerja sama dan kerja keras. Potensi itu bersumber dari panas bumi 2300 Mw, sumber air 3.098,341 Mw, biomas 20-30 ton TBS per hari bisa menghasilkan 2-2,5 Mw, energy suray 27.100 wp dan ocean energy (energy ombak laut) 10562,05-859437,3,” ujarnya.

Staf pengajar FT USU ini menyebutkan, mengatasi pemadaman listrik untuk jangka pendek (3 bulan), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan daya mampu pembangkit eksisting dengan penjadualan ulang pemeliharaan unit pembangkit, sewa PLTD dan pembelian energy dari swasta dan pemerintah menjadi pemegang otoritas atas PT Inalum.

Jangka menengah 2 tahun kedepan, dengan menyelesaikan project on-going seperti proyek PLTU Pangkalan Susu, PLTU Nagan Raya, PLTPB Sarulla dan PLTG Arun. Realisasi proyek IPP, memanfaatkan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan jangka panjang dilakukan dengan integrasi system kelistrikan sumatera.

Dari kondisi saat ini, lanjut Ketua FPD DPRD Sumut Drs Tahan M Panggabean MM, masyarakat umum dan pengusaha di Sumut sudah sangat resah akibat seringnya pemadaman dilakukan PLN, baik pagi, siang dan malam dengan frekuensinya semakin tinggi.

“Dampaknya terganggu proses pendidikan, penurunan produktivitas kerja, kerusakan peralatan elektronik rumah tangga, terhentinya proses produksi sector industry dan jasa, serta terganggunya administrasi pemerintahan,” ujar Tahan.

Disesalkan Tunggul, pemadaman listrik karena PLN sebagai perusahaan besar tidak ada antisipasi dan planning, membuktikan ada yang salah dimanagement PLN, tapi tidak ada pengawasan konkrit, termasuk AKLI sebagai asosiasi kelistrikan tidak ada ‘teriak’ terhadap kondisi, sehingga masyarakat benar-benar dibawa mengambang.

“Dari hasil semiloka ini, FP Demokrat akan menyampaikan kepada pemerintah pusat, baik Presiden langsung maupun DPR RI sebagai bahan masukan dan solusi dalam mengatasi masalah pemadaman listrik di Sumut,” tambah Tahan. (ucup/man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *