Bekas Galian Pipa Dibiarkan Kupak Kapik

Catatan: Farid Wajdi SH MHum
FaridBEKAS penggalian pipa di badan jalan pada di berbagai ruas jalan di Kota Medan sampai kini masih dibiarkan kupak-kapik. Pemborong dan instansi berwenang dalam proyek pembangunan saluran air limbah belum melakukan perbaikan bekas galian sebagaimana mestinya.

Cukup mengherankan juga, mengapa proyek untuk umum itu sama sekali tidak ada pertanggungjawabannya kepada pemakai jalan. Kondisi itu sangat mengganggu dan meresahkan.
Diduga sudah banyak mobil dan sepeda motor terperosok karena bekas galian pipa ditelantarkan, tidak dirapikan seperti semula. Misalnya, diaspal ulang.

Pastinya, sebaran debu dan becek serta macet karena jalan menyempit, telah menjadi langganan para pengguna jalan. Pengendara yang melintas terganggu, debu mengganggu jarak pandang. Ekses lain adalah masyarakat sekitar penggalian badan jalan mengalami banyak kendala dalam beraktifitas, seperti usaha terhambat karena ketiadaan pintu masuk.

Bekas galian pipa yang ditelantarkan, terbengkalai terlihat di Jalan Krakatau, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Putri Hijau, Prof HM Yamin, Jl Bukit Barisan, Jl Pelita, Jl Maphilindo, Jl Rakyat, Jalan Gaharu dan sebagainya.

Terkesan proyek pekerjaan penggalian tidak tuntas, meninggalkan kesusahan bagi pemakai jalan.
Apakah proyek seperti pantas dipertahankan. Semestinya jalan yang sudah rapi, pascapenggalian segera dibenahi.

Jadi, kalaupun tidak dapat mempermulus jalan, setidaknya jalan yang sudah rapi jangan dirusak lagi. Apalagi sebelumnya tidak ada sosialisasi, kecuali terlihat ada penggalian dan alat berat dilokasi galian.

Diyakini pihak kepolisian, dinas perhubungan dan instansi lainnya mengetahui situasi masalah ini sejak awal. Tapi mengapa justru tidak ada antisipasi dampak buruknya? Atau, apakah pemborong tidak ada koordinasi dengan instansi pemerintah untuk mengurangi dampaknya? Misalnya menyediakan jalan alternatif atau menempatkan petugas resmi untuk meminimalkan risiko.

Jika tidak ada koordinasi, betapa pemerintah tidak punya martabat dimata pemborong?

Oleh itu, untuk mengurangi dampak yang lebih buruk diharapkan kepada kepolisan, dinas perhubungan dan instansi pemerintah lain membantu mengurai masalah ini. Bekas pengerjaan galian pipa yang tidak tuntas perlu dievaluasi. Apakah memang diperlukan gugatan hukum untuk mendorong percepatan perbaikan jalan di Kota Medan? (penulis adalah Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *