HeadlineIndeksKriminalitas

Pengurus KP USU Kecewa dengan Proses Hukum di Indonesia

 

Ketua KP USU, Prof Chairuddin P Lubis (kanan) didampingi Sekretaris Prof Darwin Dalimunthe (tengah) dan pengurus KP USU.
Ketua KP USU, Prof Chairuddin P Lubis (kanan) didampingi Sekretaris Prof Darwin Dalimunthe (tengah) dan pengurus KP USU.

bareskrimMEDAN | Pengurus Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) kecewa dengan proses hukum yang ada di Indonesia. Mengapa bisa?

“Yang patuh dengan hukum malah tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan, yang salah seakan dibiarkan tanpa tersentuh oleh hukum,” ucap Ketua KP USU, Prof Chairuddin P Lubis ketika memaparkan persoalan yang dialami KP USU dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu (8/1/2014), di Medan.

Prof CPL, panggilan akrabnya, didampingi Sekretaris KP USU Prof Darwin Dalimunthe mengungkapkan, lahan perkebunan Land Grand Univesity yang diberikan KP USU oleh Menteri Kehutanan masa Muslim Nasution bersengketa dengan Pemerintah Kabupaten Madina.

“Sengketa hukum itu bermula dari ditolaknya perpanjangan Izin Lokasi KP USU oleh Bupati Madina Non Aktif HM Hidayat. Saya heran mengapa HM Hidayat menolaknya. Padahal, sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan beliau (HM Hidayat) ingin mengirimkan surat atas perpanjangan Izin Lokasi KP USU,” jelasnya.

Namun, pengurus KP USU terkejut dengan keluarnya penolakan perpanjangan Izin Lokasi KP USU oleh Bupati Non Aktif HM Hidayat, ditambah lagi IUP KP-USU dicabut. “Ada apa ini. Surat balasan izin lokasi KP USU yang ditunggu-tunggu yang datangnya malah penolakan. Agak aneh rasanya?” tanya Prof CPL yang didampingi juga oleh Bendahara KP USU DRs Lian Dalimunthe dan Khatib Lubis selaku anggota KP USU serta GM KP USU Hotri Pulungan.

Dari kejadian itu, pihaknya merasa keberatan dengan penolakan tersebut, sehingga melaporkannya ke PTUN Medan. “Kini, prosesnya hukumnya masih berjalan di tingkat banding (kasasi),” ujarnya.

Namun, belakangan ini muncul tindakan aksi kriminalitas yang dialami KP USU pada perkebunannya di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina. Pada tahun 2013 lalu, terjadi peyerobotan lahan KP USU oleh PT Agro Lintas Nusantara (ALN) dengan memaksa masuk merusak aset KP USU berupa portal.

“Tindakan kriminalitas ini sudah dilaporkan ke pihak Polres Madina. Namun hingga saat ini, proses hukumnya tidak berjalan. Seyogiyanya Kapolres Madina terkesan tutup mata,” cetusnya.

Padahal menurut mantan Rektor USU ini, pihaknya tidak mengenal atau memiliki hubungan dengan PT ALN. “Siapa ALN itu saya tidak kenal. Yang berpekara hukum adalah KP USU dengan Pemkab Madina. Informasinya, komisioner PT ALN dipimpin oleh mantan-mantan jenderal di Polri. Saya pun tak kenal sama mereka (Irjen Pol Purn Iskandar Hasan sebagai Komisaris Utama dan Brigjen Pol Purn Surya Dharma sebagai Direktur di PT ALN),” tegasnya.

Bahkan, informasi yang diperoleh Prof CPL, ada pegawainya yang bekerja di lahan KP USU mengalami pemukulan. “Ketika dilaporkan ke Polsek malah melimpahkannya untuk pelaporan ke Polres Madina. Seakan hukum di Madina tidak berjalan. Bahkan, Kapolres Madina terkesan tutup mata dan membiarkan persoalan kriminalitas,” ujarnya.

Yang lebih mengherannya pengurus KP USU, baru-baru ini, pengakuan CPL, berjumpa dengan Plt Bupati Madina Dahlan Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Dahlan Hasan meminta agar KP USU dan PT ALN untuk melakukan perdamaian. “Perdamaian macam apa. Saya heran, tidak ada urusan dengan PT ALN kok malah berdamai. ALN kan yang mengganggu rumah tangga KP USU. Saya macam ditokoh-tokohi. Yang sekarang merampok lahan KP USU siapa?” ucapnya.

Ketua KP USU pesimis dengan keadilan hukum di Indonesia. Yang benar tidak diberikan keadilan. Sedangkan yang salah malah diduga dibantu. “Namun, KP USu tetap pada komitmennya untuk mematuhi proses hukum. Saya berharap persoalan KP USU ini menjadi perhatian Kapolda Sumut dengan menegakan keadilan hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris KP USU, Prof Darwin Dalimunthe menjelaskan tentang penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 10 Desember 2013, yang intinya terhitung sejak tanggal penetapan dikeluarkan, Izin Lokasi PT ALN ditunda pelaksanaannya, sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga sejak tanggal tersebut PT ALN seharusnya sudah menghentikan aktivitasnya. “Namun, di lapangan ternyata PT ALN masih melakukan aktifitas penanaman dan pembukaan lahan di areal KP USU,” ujarnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button