KP USU Ngadu ke PTUN | Pemkab Madina Tak Patuhi Penetapan

 

 Kuasa Hukum KP USU dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm menghadiri sidang PTUN.
Kuasa Hukum KP USU dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm menghadiri sidang PTUN.

bareskrimMEDAN | Koperasi Pengembangan (KP) USU melalui kuasa hukumnya Sadly Hasibuan SH dari Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm melaporkan Plt Bupati Madina dan PT Agro Lintas Nusantara (ALN) kepada Majelis Hakim PTUN (Pengaditan Tata Usaha Negara) Medan, karena tidak melaksanakan Putusan Penetapan yakni menunda pelaksanaan izin lokasi ke PT Agro Lintas Nusantara (ALN).

Laporan tertulis itu disampaikan secara langsung oleh Sadly Hasibuan kepada Ketua Majelis Hakim Herman Baeha, SH, MH pada persidangan PTUN yang digelar, Selasa (21/1/2014), di Gedung PTUN Medan Jalan Bunga Raya Asam Kumbang Medan.

Sadly juga mengungkapkan bahwa informasi dari klien di lapangan bahwa Pemkab Madina tidak melaksanakan Penetapan, hal itu dibuktikan dengan masih beroperasinya PT ALN di lahan yang disengketakan.

Ketua Majelis Hakim Herman Baeha menegaskan pihaknya akan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak tergugat yakni Bupati Madina dan pihak tergugat intervensi (PT ALN).

Sidang yang seyogyanya mendengarkan jawaban dari pihak tergugat intervensi (PT ALN) terpaksa ditunda karena pihak tergugat Bupati Madina dan pihak tergugat intervensi (PT ALN) tidak hadir. “Sidang kita tunda minggu depan pada 28 Januari 2014,” kata Herman yang ketika itu didampingi Hakim Anggota Liza Valianty, SH dan Panitera Syamsir Yusfan, SH.

Usai sidang Kuasa Hukum Koperasi Pengembangan (KP) USU, Sadly Hasibuan, SH menegaskan bahwa Plt Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution tidak tegas bahkan terkesan memihak PT Agro Lintas Nusantara (ALN) terkait penetapan Penetapan yang dikeluarkan oleh PTUN Medan atas izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Madina Hidayat Batubara sehingga PT Agro Lintas Nusantara (ALN) merasa mendapat dukungan dari Plt Bupati Madina.

Sadly menegaskan ada 3 hal terkait sikap Plt Bupati Madina yakni: 1) Plt Bupati Madina semestinya melaksanakan Penetapan dari PTUN Medan; 2) Plt Bupati Madina seharusnya melarang adanya kegiatan di areal lahan yang menjadi objek sengketa; dan 3) Plt Bupati Madina seharusnya menegaskan bahwa kedudukan PT ALN di areal lahan sengketa merupakan penguasaan yang ilegal.

Dengan ketidaktegasan Plt Bupati Madina atas melaksanakan penetapan yang dikeluarkan oleh PT ALN mengindikasikan bahwa Plt Bupati Madina berpihak kepada PT ALN tersebut hal itu dibuktikan dengan masih adanya aktifitas PT ALN di lahan yang menjadi sengketa tersebut.

Sidang yang digelar di PTUN Medan pada Selasa (21/1/2014), terpaksa ditunda akibat ketidakhadiran pihak tergugat yakni Pemkab Madina melalu kuasa hukumnya, Syafaruddin Hasibuan SH dan Refly dan tergugat intervensi yakni pihak PT ALN melalui kuasa hukumnya, Kantor Pengacara Zujan di Jakarta.

Sebelumnya, pada persidangan tanggal 10 Desember 2013, Majelis mengeluarkan Penetapan No 106/G/PEN/2013/PTUN MDN yakni mengabulkan permohonan Penggugat (KP USU) tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa aquo (Izin Lokasi PT ALN). Majelis hakim juga memerintahkan pihak tergugat (Bupati Madina) serta pihak terkait dengan objek sengketa aquo untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut SK tergugat aquo yaitu SK Bupati Madina Nomor 525/575/K/2012 tanggal 26 November 2012 tentang izin lokasi PT ALN di Kecamatan Muara Batang Gadis, Madina, selama proses pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai dengan sengketa memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari majelis hakim. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *