Mulyana Dipercaya Pimpin BPKP Sumut

bareskrimMEDAN | Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho berharap BPKP Sumut terus memberikan arahan dan bimbingan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan benar terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga Pemprov, Pemkab dan Pemko di Sumatera Utara dapat meraih opini WTP dari BPK RI.

Harapan ini diungkapkan Gubernur Sumatera Utara pada acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara dari Bonny Anang Dwijanto kepada Mulyana, di Ruang Martabe Kantor Gubsu, Medan, Rabu (5/2).

Gubsu menambahkan, BPKP memiliki peran yang sangat strategis, sebab penyelenggaraan pemerintahan saat ini menghadapi tantangan yang berat seiring dengan semakin kuatnya tuntutan reformasi ditambah lagi semakin kritisnya masyarakat dewasa ini.

“Semoga pergantian pimpinan perwakilan BPKP Sumut kali ini tetap terus dapat meningkatkan kerjasama yang telah terjalin baik dan saya optimis hal tersebut tetap terwujud,” kata Gubsu.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2011 yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagi wakil pemerintah pusat di provinsi. Pada pasal 4 ayat (1) huruf I disebutkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki wewenang melantik kepala intansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

“Untuk melaksanakan amanat peraturan pemerintah tersebut selaku Gubernur Sumatera Utara pada hari ini saya telah melantik kepala perwakilan BPKP provinsi Sumut yang baru,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubsu tak lupa mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada kepala perwakilan BPKP provinsi Sumut yang lama yakni Drs Bonny Anang Dwijanto yang telah mengabdikan diri untul kemajuan masyarakat sumut terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan pengelolan penyenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumut.

Menurut Gubsu, di masa kepemimpinan Bonny Anang Dwijanto telah terjalin kerjasama yang sangat baik antara perwakilan BPKP Sumut dengan pemerintah Provinsi Sumut dan juga dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Terbukti dengan adanya MoU BPKP RI dengan pemerintah Provinsi Sumut tahun 2012 dalam hal pengembangan manajemen pemerintah Sumut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Selain dengan provinsi, serta MoU serupa dilaksanakan BPKP perwakilan Sumut dengan pemerintah kabupatan dan kota di Sumut dalam hal yang sama.

“Dengan begitu harapan kita bersama dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) di Sumut dapat terwujud,” katanya.

Kepala BPKP Provinsi Sumut, Mulyana mengatakan BPKP melakukan fungsi dan tugasnya membantu pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. BPKP lanjutnya akan mendukung dengan penyediaan tenaga teknis termasuk menyediakan aplikasi sistem.

Di beberapa pemda juga telah menerapkan sistem keuangan daerah dari BPKP yang akan terus didorong ke semua pemda. Apalagi mulai 1 Januari 2015 mendatang pemerintah akan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual untuk pencatatan pengelolaan keuangan di seluruh instansi.

“Tentu kita akan bekerjasama dengan seluruh pengelola keuangan di pemerintah daerah khususnya di provinsi dn kabupaten/kota. Supaya bagaimana kedepan lebih akuntabe,l baik dan memperolah WTP,” beber Mulyana yang berkeinginan mendorong pemerintah daerah termasuk sekda maupun bupati dan walikota juga level eselon II agar punya komitmen sama untuk mengelola keuangan sesuai standart yang ditetapkan. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *