Awasi Politik Uang Jelang Pemilu 2014

bareskrimKUTACANE | Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Aceh Tenggara, M Saleh Selian dan Datuk Raja Mat Dewa selaku Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) berkerjasama dengan Masyarakat Peduli Anti Politik Uang (MPAPU), turun ke lapangan mengawasi praktek politik uang dengan menjual suara dalam Pemilu 2014.

Bupati LIRA kepada Mandiri mengatakan, pihaknya tidak dapat mengatasi sendirian kasus politik Uang tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, karena kita perlu menguatkan kapasitas.

Terkait perlu penanganan ‘white collar crime’, pihaknya brharap penegak hukum terpadu di Pileg Kabupaten Aceh Tenggara, mengawasi dengan ekstra ketat. Dalam kajian dan analisis soal politik uang yang terjadi karena ada supply dan demand supplier mengacu pada para calon legislatf dan demand menunjuk masyarakat penerima duit.

“Apalagi di saat ini perputaran uang yang sangat sulit dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Ini merupakan taktik dan strategi yang dilakukan oleh elite-elite politik Kabuapten Aceh Tenggara yang masih berkuasa, agar ketika mendekati Pileg sangat mudah melakukan politik uang, sehingga dalam satu bulan kedepan ini Kabupaten Aceh Tenggara perputaran uang lebih banyak dengan penanganan politik uang menyasar pada dua permain.
Supplier penebar duit, salah satunya lewat pencokokan pelaku ‘serangan fajar’ di hari pemilihan 9 April mendatang. Pelaku politik uang dapat dideteksi dengan melihat dua hal. Pertama, melihat tujuannya politik uang esensinya mempengaruhi. Kedua, dengan melihat momentum memberinya di luar kebiasaan, misalnya orang tidak biasa membeli tapi ketika mendekati pemilu memberi,” katanya.

Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK), Datuk Raja Mat Dewa menegaskan, agar sentra penegak hukum terpadu, Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, yang terlibat penanganan politik uang, perlu menyamakan persepsi soal kerangka hukum untuk mengatasinya.

Ketua LPK menyebutkan, regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat penebar uang alias duit ada 4, yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU No 12 tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2009; dan Peraturan KPU tentang pelaksanaan setiap Pemilukada.

Berdasarkan pasal 117 ayat 2 UU No 32 tahun 2004, pelaku politik uang diancam penjara dua sampai 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 1 juta maksimal Rp 10 juta.

“Pelaku politik uang dalam Pemilukada atau Pileg yang dapat dijerat siapa saja tidak harus anggota Tim Sukses,” katanya.

Adapun untuk mengatasi politik uang, Bupati LIRA dan Ketua LPK menghimbau kepada Panwaslu, agar menggalakan Tagline “Lawan Politik Uang”. “Ambil uangnya jangan pilih orangnya, biar dia kapok. Yang penting kita beri cahaya pada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara berhasil atau tidak kita sudah memulai,” ucap keduanya. (ijal/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *